Berita KEMENAKER Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

KPK menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan.

Kementerian Ketenagakerjaan mendata jumlah korban Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK pada Semester I 2025 mencapai 42.385 orang, naik 32,18% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menaker Yassierli memaparkan strategi mitigasi Kemenaker untuk antisipasi PHK di industri perhotelan, termasuk implementasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

KSPI menuduh Kemenaker memanipulasi data PHK pada Januari-April 2025, mengklaim jumlah sebenarnya mendekati 55 ribu orang, berbeda signifikan dari 24.036 orang yang dilaporkan resmi.

Menaker, Yassierli, merombak seluruh tim yang melayani izin tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Menaker mengatakan perusahaan masih boleh menahan ijazah dan sertifikat kompetensi pekerjanya jika memenuhi dua syarat.

Kemenaker berencana secara resmi menerbitkan aturan larangan batas usia dalam penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah berencana membuat aturan khusus terkait kewajiban pemberian jaminan sosial kepada pengemudi ojol.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menggeledah Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sekitar dua jam hari ini, Selasa (20/5).

Kementerian Ketenagakerjaan mendata angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Januari-Mei 2025 mencapai 26.455 orang pada pagi ini, Selasa (20/5).

KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang berlokasi di Jakarta Selatan, pada Selasa (20/5).

PHK massal terhadap 1.126 buruh di PT Yihong Novatex, Cirebon, dipicu oleh mogok kerja akibat ketidakpuasan terhadap pengelolaan kontrak kerja dan tuntutan status karyawan tetap.

Kemnaker menerima 1725 aduan terkait pembayaran THR yang meliputi belum dibayar, jumlah tak sesuai, dan pembayaran terlambat hingga 27 Maret 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta pelaksanaan rekrutmen kerja yang adil, transparan, dan bebas dari pungutan liar untuk meningkatkan proses perekrutan berbasis keadilan dan kompetensi.

Eks pekerja Sritex kembali bekerja berkat kontrak baru dengan investor baru, menandai langkah maju dalam pemulihan industri tekstil dan penyerapan tenaga kerja.