IKN Didesain jadi Kota yang Menyenangkan, Tapi DPR Ogah Pindah
Suara sumbang soal pemindahan Ibu Kota Nusantara muncul dari Senayan. Meski pemerintah menjanjikan IKN akan menjadi kota yang menyenangkan atau lovable city, DPR memperlihatkan keengganan pindah ke ibu kota baru.
Keengganan antara lain terdengar dari pendapatan aggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya dalam rapat kerja DPR bersama Otorita IKN pada Senin (18/3). Ia meminta DPR menjadi yang paling akhir pindah ke IKN Nusantara.
"Saya secara pribadi mengusulkan kalau bisa gedung DPR itu yang terkahir saja," ujar Wahyu, seperti dipantau dari siaran Youtube DPR RI.
Ia beralasan, fasilitas yang perlu dibangun untuk melengkapi ibu kota negara sangat banyak. Oleh karena itu, menurut dia, DPR harus mengalah dan memprioritaskan kebutuhan pemerintah.
"Setelah seluruhnya selesai, baru kita yang terakhir. Kalau perlu yang paling kecil dan potok tak masalah, tapi terakhir sekali saja," ujar Wahyu.
Dalam rapat berbeda pada hari yang sama terkait Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ, DPR bahkan sempat mengusulkan tak ikut pindah. Usul ini disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi atau Baleg DPR Achmad Baidowi.
"Karena di Jakarta ini kita juga mengatur tentang kekhususan dan Jakarta juga masih ada kaitannya dengan IKN, saya sempat berpikir, kalau sekalian dibikin kekhususan bisa enggak, misalkan di DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," ujar Baidowi.
Usulan tersebut disampaikan saat pembahasan daftar isian masalah atau DIK terkait RUU DJK. Namun, usulan tersebut ditolak.
