Setop Rekrut Karyawan hingga Hemat Listrik, PBB Krisis Keuangan
(Baca: AS-Tiongkok Rujuk, Trump Umumkan Kesepakatan Dagang Tahap 1)
Amerika Serikat adalah donor tunggal terbesar untuk PBB, memasok sekitar 22 persen dari anggaran regulernya dan 28 persen dari anggaran yang dihitung secara terpisah untuk operasi pemeliharaan perdamaian. Amerika Serikat juga merupakan debitur terbesar organisasi ini.
Chandramouli, Asisten Sekretaris Jenderal untuk Perencanaan Program, Keuangan dan Anggaran PBB mengatakan, AS berutang US$ 674 juta untuk tahun berjalan dan US$ 381 juta untuk tahun-tahun sebelumnya. Dia juga mengatakan Amerika Serikat biasanya cenderung membayar menjelang akhir tahun.
Secara keseluruhan, menurut dia, tujuh negra, yakni AS, Brazil, Argentina, Meksiko, Iran, Israel, dan Venezuela bertanggung jawab atas 97% anggaran yang belum dibayar.
Gutteres menyebut sebanyak 131 anggota PBB telah membayar iuran mereka tahun ini. Adapun besaran iuran anggota didasarkan pada penilaian menggunakan formula rumit yang mencerminkan ukuran ekonomi dan utang negara tersebut.
(Baca: Sri Mulyani: Indonesia Harus Waspadai Resesi)
Tidak seperti negara yang dapat meminjam uang di pasar modal global dengan menerbitkan obligasi, PBB tidak memiliki otoritas seperti itu. Jadi bukan hal yang aneh bagi pejabat anggaran organisasi untuk mengungkapkan kekhawatiran ketika mereka melihat pengeluaran mereka melebihi pendapatan, yang sering terjadi pada kuartal terakhir tahun kalender.
Namun, Ramanathan mengatakan bahwa selama dekade terakhir, negara-negara anggota yang secara historis membayar tepat waktu semakin menunda pembayaran. “Setiap tahun, defisit yang kami alami terjadi di awal tahun, tinggal lebih lama dan menjadi lebih dalam,” katanya.
Kalau bukan karena kumpulan uang yang tidak digunakan dari misi penjaga perdamaian yang dihentikan tahun ini, ia ragu bahwa organisasi akan dapat membiayai sesi Majelis Umum yang berakhir beberapa minggu yang lalu.
Ditanya apakah dia membayangkan penutupan PBB karena masalah arus kas, Ramanathan memberikan jawaban diplomatis. "Akan ada satu titik ketika kami tak memiliki cukup staff untuk menjalankan lembaga ini jika tren seperti ini (krisis arus kas) terus berlanjut," ungkap dia.
