Demonstrasi Tolak Kudeta Myanmar Berlanjut, Militer Putus Internet
Menurut laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), Myanmar menempati peringkat ke-8 Indeks Demokrasi 2020. EIU memberikan penilaian tersebut berdasarkan lima indikator, yakni proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.
Kecaman Dunia
Para pemimpin dunia mengecam kudeta militer yang terjadi di Myanmar, termasuk Sekjen PBB Antonio Guterres. Mereka mendesak pemimpin militer Myanmar melepaskan kekuasaan yang direbutnya dan membebaskan para politisi.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam pidatonya terkait kudeta di Myanmar mengatakan bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi, militer tak boleh membatalkan hasil pemilihan umum.
Sementara itu Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin angkat bicara soal kondisi politik terkini di Myanmar. Keduanya menyampaikan keprihatinannya atas pergolakan politik yang berujung kudeta militer dan penangkapan Aung San Suu Kyi.
Jokowi dan Muhyiddin meminta ASEAN menggelar pertemuan khusus tingkat menteri luar negeri untuk membahas gejolak politik Myanmar. “Kami sudah berbicara dengan Perdana Menteri (Muhyiddin) mengenai ini,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (5/2).
Jokowi juga berharap gejolak politik di Myanmar diselesaikan dengan mekanisme hukum yang berlaku. Tak hanya itu, Presiden mengingatkan negara tersebut agar menghormati Piagam ASEAN.
“Terutama soal rule of law, good governance, Hak Asasi Manusia (HAM), dan pemerintahan yang konstitusional,” kata Presiden. “Kami memandang serius keadaan Myanmar yang mundur ke belakang dalam hal demokrasi,” kata Muhyiddin.
