AS Bakal Kehabisan Uang pada 1 Juni, Joe Biden Gelar Rapat Darurat
Permintaan Pemangkasan Belanja
DPR AS yang dipimpin Partai Republik mengesahkan undang-undang pada 26 April yang akan menaikkan plafon utang dengan imbalan pemotongan besar untuk perawatan kesehatan bagi orang miskin dan pemotongan anggaran lainnya.
Departemen Perhubungan AS menyatakan bahwa pemotongan anggaran lainnya tersebut eakan menutup ratusan menara kontrol lalu lintas udara. RUU itu juga akan memangkas insentif pajak untuk tenaga surya dan sumber energi ramah iklim lainnya.
RUU Partai Republik akan menerapkan pemotongan belanja sebesar US$ 4,5 triliun, atau sekitar 22% dengan imbalan kenaikan batas utang AS sebesar US$ 1,5 triliun. Namun usulan tersebut dinilai tidak memiliki peluang untuk melewati Senat yang dikendalikan Demokrat.
Selain itu Gedung Putih mengatakan Presiden Joe Biden akan memveto undang-undang tersebut. Gedung Putih telah meminta Kongres untuk menaikkan batas utang tanpa syarat; pejabat administrasi sudah membuat rencana untuk bernegosiasi dengan Partai Republik mengenai rencana anggaran presiden 2024.
Pertempuran plafon utang AS kemungkinan akan bertahan selama bertahun-tahun yang akan datang, dengan program tunjangan seperti Social Security dan Medicare yang merupakan kategori anggaran terbesar dan diproyeksikan tumbuh secara dramatis seiring bertambahnya usia populasi.
Biden dan pemerintahannya menggunakan proposal dari Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy untuk menandai Partai Republik sebagai ancaman ekonomi, mengirim pejabat kabinet dan penasihat senior dalam tur media untuk membicarakan dampak lokal.
Direktur Kebijakan Ekonomi Nasional Lael Brainard mengatakan bahwa sangat penting untuk menghindari kebangkrutan AS dan memperingatkan dampak destabilisasi pada pasar keuangan.
“Baik untuk bernegosiasi, tetapi negosiasi berlangsung setiap tahun melebihi anggaran. Yang tidak dapat kita lihat adalah bahwa batas utang digunakan oleh sebagian Kongres untuk menahan seluruh agenda item yang tidak terkait yang disandera oleh ancaman gagal bayar ini,” kata Brainard.
