Anggota Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi, Apa Dampaknya?
Di sisi lain, Pakar Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menganggap pernyataan dan sorotan anggota HAM PBB menjadi refleksi bahwa pemilu 2024 ini juga menjadi perhatian internasional. Apalagi posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Namun demikian, sorotan itu kelihatannya belum mewakili sikap resmi kelembagaan sehingga belum terlalu berdampak ke citra Indonesia. "Khususnya tidak ada temuan pelanggaran berat HAM selama pemilu lalu," kata Wasisto.
Sebelumnya, Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye menjadi sorotan usai mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi atas pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Ndiaye dalam Sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss pada Selasa (12/3) lalu. Sidang komite HAM ini turut dihadiri perwakilan negara anggota CCPR, termasuk Indonesia.
Dalam sesi tanya jawab, Ndiaye melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam Pemilu 2024. Salah satunya menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan syarat usia capres-cawapres.
"Pada Februari 2024, Indonesia menggelar Pilpres. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir, namun mengubah syarat pencalonan dan memperbolehkan anak presiden ikut serta dalam pencalonan," kata Ndiaye pada pertemuan tersebut dikutip Sabtu (16/3).
Namun perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan Ndiaye terkait masalah netralitas Jokowi pada Pemilu 2024.
Tri justru menjawab terkait tingkat keikusertaan masyarakat Indonesia dalam Pemilu 2024 yang meningkat dibandingkan tahun 2019. Dan menyebut pemilihan umum di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.
