Luhut Sebut Keputusan Karantina Wilayah Diumumkan Pekan Ini
“Jadi jangan buru-buru menghakimi, memberikan komentar yang tidak pas,” ujar dia.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan langkah pembatasan sosial skala besar yang diiringi dengan kebijakan darurat sipil.
"Dapat dipastikan bahwa pemerintah dalam hal ini negara tidak mengikuti apa yang telah dilakukan sejumlah negara," ujar Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat terbatas melalui konferensi video, Senin (30/3).
(Baca: Skenario Terburuk Kematian Akibat Corona di AS Capai 100 Ribu Orang)
Salah satu alasan pemerintah tidak menerapkan karantina wilayah karena ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama tahapan tersebut berlangsung. Pemerintah pun berkewajiban menanggung biaya hewan ternak selama masa karantina wilayah sebagaimana tertera dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Selain itu, pemerintah juga berkaca dari gagalnya kebijakan karantina wilayah di berbagai negara lain. Karantina wilayah di sejumlah negara justru menimbulkan penumpukan masyarakat dalam jumlah besar.
Jika ada salah satu warga positif corona saat karantina wilayah, Doni menilai warga lain yang sehat juga bisa terpapar penyakit tersebut. "Jadi sekali lagi bagaimana pemerintah pusat dalam hal ini betul-betul hati-hati, diperhitungkan segala aspek. Tidak hanya menyangkut masalah kesehatan tapi banyak faktor," kata Doni.
Hingga Selasa (31/3), terdapat 1.414 kasus positif virus corona. Sebanyak 122 orang meninggal dunia dan 75 orang berhasil sembuh. Grafik perkembangan kasus baru Covid-19 dapat dilihat dalam databoks di bawah ini.
