ICW Tunjukkan Bukti UU KPK Baru Persulit Pengusutan Kasus Suap KPU
Dengan kondisi seperti ini, ICW menilai narasi penguatan KPK yang selama ini disampaikan Presiden Jokowi dan DPR hanya ilusi semata. Sebab, penegakan hukum yang dilakukan KPK saat ini justru sulit dilakukan.
Atas dasar itu, ICW mendesak Jokowi tak lagi membuang badan atas kondisi KPK yang semakin melemah, khususnya karena UU KPK baru. "Penerbitan Perppu harus menjadi prioritas utama Presiden untuk menyelamatkan KPK," kata Kurnia.
Lebih lanjut, ICW meminta KPK berani menerapkan aturan obstruction of justice. Ini karena dugaan adanya pihak-pihak yang menghalangi KPK ketika menangani perkara suap komisioner KPU.
"Penting untuk ditegaskan bahwa setiap upaya menghalang-halangi proses hukum dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menggunakan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Kurnia.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa orang, termasuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE). OTT terkait dugaan suap penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu dari fraksi PDI Perjuangan.
KPK telah menetapkan Wahyu dan politisi PDIP Harun Masiku (HAR) sebagai tersangka. Wahyu diduga meminta dana operasional Rp 900 juta untuk membantu penetapan Harun sebagai anggota DPR pengganti antarwaktu, menggantikan anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia, Nazarudin Kemas.
(Baca: Kasus Suap KPU, PDIP Diminta Tanggung Jawab Dorong Harun Serahkan Diri)
Selain dua orang itu, KPK menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF) dan Saeful (SAE) yang membantu Harun.
"Setelah melakukan pemeriksaan, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau terkait penetapan anggota DPR RI terpilih Tahun 2019-2024," ucap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1).
