Kemelut Jiwasraya Sejak 1998, Politisi PDIP: Jangan Saling Menyalahkan
Di sisi lain, Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi mengklaim bahwa penyelamatan kasus Jiwasraya sudah dilakukan sejak pemerintahan SBY. Maka dari itu, pihaknya pun menegaskan agar semua pihak untuk tidak saling menyalahkan.
(Baca: Kejaksaan Tak Akan Gandeng KPK Usut Kasus Jiwasraya)
"Kita tidak boleh menyalahkan siapa siapa, puncaknya justru 2018, 2019, sehingga sebagian orang menduga, kok menjelang pemilu 2019, krisis luar biasa," ujarnya.
Dirinya juga menegaskan enggan menyalahkan pemerintahan Joko Widodo saat ini. Maka dari itu ia menhimbau agar proses hukum harus segera berjalan sehingga publik tidak bertanya-tanya mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai kasus tersebut.
"Kita tidak ingin menyalahkan pemerintahan Jokowi, menurut saya harus ada proses," ujar dia.
Kasus Jiwasraya saat ini sudah diusut Kejaksaan Agung. Kejaksaan sudah membentuk tim 16 jaksa yang terdiri dari 12 anggota dan 4 pimpinan tim.
Hingga saat ini mereka telah memeriksa 89 saksi kasus Jiwasraya, namun masih belum ada yang dijadikan tersangka.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah mengumumkan pencekalan luar negeri terhadap 10 orang terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Pencekalan diberlakukan Kamis 26 Desember 2019 dan berlaku selama enam bulan ke depan untuk keperluan penyelidikan.
"Jadi ada 10 orang yang dicekal inisialnya HR, DYA, HP, MZ, DW, GLA, ERN, HH, BT dan AS," ujar Burhanuddin.
