Padang Panjang, Kota Mungil Peraih Indeks Kelola untuk Bidang Ekonomi
Kota berjulukan Serambi Mekkah itu terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kota Solok. Lokasinya juga berada pada jalur perhubungan lintas daerah jalan Trans-Sumatera.
(Baca: Sri Mulyani Akan Turun Tangan Urus Anggaran Janggal APBD Jakarta)
Berada di ketinggian 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut, membuat kota itu berhawa sejuk. Curah hujanya mencapai 253 hari pada tahun lalu, jadi Padang Panjang pun dikenal sebagai kota dengan curah hujan tinggi.
Pertanian dan pertambangan bukan menjadi penyokong utama ekonominya, melainkan transportasi dan pergudangan serta perdagangan dan jasa. Kontribusi masing-masing sektor itu terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 13% dan 19%.
Pemerintah Kota Padang Panjang juga menggenjot perekonomian dari sektor pariwisata. Tahun ini targetnya bisa menarik 660 ribu wisatawan. “Pada 2018 ada 590 ribu kunjungan. Setiap tahun tentu ada peningkatan target kunjungan wisatawan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Padang Panjang endri Fauzan seperti dikutip dari Antara pada Mei lalu.
Alokasi APBD 2018 Kota Padang Panjang
Kembali ke Indeks Kelola 2019, Padang Panjang mendapat penilaian baik di bidang ekonomi karena alokasi anggaran di sektor ini cukup besar, sekitar 10,7% dari APBD 2018. Nilai anggaran dan belanjanya pada tahun lalu mencapai Rp 687,54 miliar.
Sisa APBD-nya sebesar 19% untuk kesehatan, 18% untuk pendidikan, dan 52% untuk kebutuhan lainnya, termasuk gaji pegawai. Besarnya alokasi untuk bidang ekonomi itu hampir serupa dengan Kota Sibolga. Kota di Sumatera Utara ini menempatkan 10% APBD 2018 untuk sektor tersebut.
Tantangan ekonomi di Padang Panjang terlihat dari PDRB per kapitanya. PDRB mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah.
(Baca: Wali Kota Risma: APBD Surabaya di Bawah Jakarta dan Masih Hemat 29%)
Dalam tiga tahun terakhir, kota itu mengalami peningkatan PDRB per kapita. Pada 2016 nilainya Rp 53,64 juta per tahun. Lalu, pada 2017 menjadi Rp 57,76 juta hingga pada tahun lalu mencapai Rp 61,69 juta per tahun. Namun, angka terakhir ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata kota yang sebanding dengannya, yaitu Rp 87,1 juta.
Pertumbuhan ekonominya pada tahun lalu mencapai 5,74%. Angkanya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional di 5,17%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi berada di lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,71% dan komponen konsumsi rumah tangga 9,12%.
