Gagal di Pilgub Jateng, Ida Fauziyah Malah Jadi Menaker
Maju di Pilgub Jawa Tengah 2018
Selama menjadi politisi PKB, Ida terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 2009 hingga 2019. Ia mewakili daerah pemilihan (dapil) Jatim VIII yang mencakup Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Nganjuk, Kota Madiun, dan Kota Mojokerto.
Awalnya, Ida ditugaskan sebagai wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) dan wakil ketua Komisi II yang membidangi otonomi daerah dan pertanahan pada 2009-2012. Selanjutnya, ia bertugas di Komisi VIII yang menangani Departemen Agama, Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, dan Zakat periode 2012-2014. Ida lalu ditugaskan ke Badan Anggaran dan Komisi I yang berhubungan dengan sektor pertahanan, intelijen, komunikasi, dan informasi pada periode 2014 hingga September 2019.
Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018, PKB mengusung mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebagai calon gubernur. Ida ditunjuk untuk menjadi calon wakil gubernur mendampingi Sudirman Said.
Selain PKB, partai pengusung Sudirman-Ida adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Mereka bersaing ketat dengan petahana Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen, putra dari Kiai Haji Maimun Zubair (Mbah Moen). Ganjar dan Taj Yasin diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai Golkar.
Seperti dilansir Kompas.com, hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan pasangan Sudirman-Ida meraih 41,22% atau 7,27 juta suara. Sementara itu, Ganjar-Taj Yasin menang dengan perolehan 58,78% suara atau 10,36 juta suara.
Setelah gagal di Pilgub Jateng, Ida kembali melanjutkan tugasnya sebagai anggota DPR. Tak disangka namanya justru diajukan sebagai calon menteri oleh PKB. Ketika dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara pada 22 Oktober lalu, Ida diajak berdiskusi tentang masalah ketenagakerjaan dan penciptaan lapangan kerja. Ia pun resmi dilantik pada 23 Oktober 2019.
(Baca: Beda dengan Periode Pertama, Jokowi Kini Tak Canangkan Target 100 Hari)
