Sawit Watch Tuding Pemda dan Pusat Lempar Tanggung Jawab soal Karhutla

Contoh kasus tersebut merupakan salah satu bukti bahwa ada ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh pemerintah di lapangan. Padahal, sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup. Namun, hal tersebut justru tidak dilakukan oleh pemerintah saat ini. 

Aktivis dari Yayasan Ekulizer Tomo juga menilai koordinasi pada tingkat daerah dan pusat tampak lemah. Terlebih dengan tidak adanya tindakan tegas yang dilakukan pemda maupun pemerintah pusat kepada perusahaan yang melanggar kebijakan.

"Ketika karhutla terjadi, peringatan kepada perusahaan harus seperti ini atau akan kami tindak tegas, itu tidak ada," ujar Tomo. 

(Baca: Pemerintah Belum Siapkan Sanksi untuk Pemda Terkait Kebakaran Hutan)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini. Pasalnya, bencana tersebut berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Jokowi pun mengaku kerap mengingatkan bawahannya soal potensi karhutla. Hanya saja, seolah tak belajar, kasus kebakaran kembali terjadi tahun ini. Bahkan Jokowi sempat menyebut luas lahan yang terbakar di sana sudah mencapai puluhan ribu hektare (ha).

"Ini kami lalai lagi sehingga asapnya menjadi membesar," kata Jokowi ketika membuka rapat terbatas di Riau, Senin (16/9) malam.