Meski Ibu Kota Pindah, Kadin Minta Pemerintah Tetap Benahi Jakarta
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng memperkirakan pemindahan ibu kota akan diikuti oleh perpindahan pengusaha. Menurut Robert, kalangan industri membutuhkan kedekatan dengan pemerintah.
"Supaya mereka dekat dengan pemerintah dan gampang melobinya," kata dia. Selain pengusaha, ia juga memperkirakan sejumlah kantor pusat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan ikut pindah.
(Baca: Jokowi Beberkan Lima Alasan Ibu Kota Pindah ke Kaltim)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (26/8) lalu menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta. Pemindahan akan direalisasikan secara bertahap dan akan dimulai dalam waktu beberapa tahun mendatang.
Jokowi menjelaskan, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat perdagangan, dan pusat keuangan, serta pusat jasa. Bandara Soekarno Hatta juga memiliki beban yang sudah terlalu berat, demikian pula dengan beban Pulau Jawa.
“Hasil kajian menyimpulkan bahwa calon ibu kota baru, sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur,” ujar Jokowi.
