Kemenkeu Ancam Sita Aset Lapindo Jika Tak Kunjung Lunasi Utang

31 Juli 2019, 19:00

ANTARA FOTO/Umarul Faruq

Warga korban lumpur Lapindo menaburkan bunga untuk keluarga mereka yang telah wafat, di tanggul titik 42 Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (16/5). Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menegaskan, pihaknya dapat menyita aset PT Minarak Lapindo Jaya jika tak kunjung melunasi utangnya kepada pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, Kementerian akan terus menagih pelunasan utang tersebut. "Sejauh ini sudah kami sampaikan surat. Bahkan sudah ditandatangani pemiliknya dan sudah menjadi komitmen. Jadi akan terus kami hubungi," kata dia beberap waktu lalu.

(Baca: Lapindo Lewati Tenggat Utang Rp 1,5 T, Baru Jaminkan Tanah Lumpur 46Ha)

Sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2018, pokok utang dana talangan Minarak Lapindo yaitu sebesar Rp 773,382 miliar. Dana ini belum termasuk bunga 4% dengan perjanjian selama empat tahun sejak Juli 2015, atau sebesar Rp 126,83 miliar.

Selain itu, ada juga denda atas keterlambatan pembayaran utang yaitu sebesar Rp 699,13 miliar. Dengan demikian, total utang dana talangan ganti rugi semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, yang wajib dibayarkan kepada pemerintah mencapai Rp 1,564 triliun per akhir 2018.

Sejauh ini, Lapindo baru melakukan pembayaran Rp 5 miliar pada Desember 2018. Sri Mulyani pun mengungkapkan akan terus menunggu perusahaan membayar utangnya. "Mereka sudah komitmen untuk melunasi utang tersebut. Hingga saat ini kami masih terus berkomunikasi kepada PT Minarak," katanya.

(Baca: Bayar Utang, Lapindo Tak Bisa Pakai Pengembalian Biaya Operasi Migas)

Halaman: