Bawaslu Persoalkan Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempersoalkan proses penghitungan dalam pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia. Bawaslu menilai ada keterlambatan atas penerimaan dan penghitungan suara dalam PSU di Kuala Lumpur.

Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, awalnya KPU menetapkan batas terakhir penerimaan surat suara untuk PSU di Kuala Lumpur 14 Mei 2019. Sehingga, proses penghitungan suara bisa dilakukan pada 15 Mei 2019.

Namun, KPU akhirnya memundurkan jadwal satu hari, karena adanya beberapa pertimbangan yang disampaikan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Salah satunya disebabkan adanya keterlambatan pengiriman surat suara via pos untuk PSU Kuala Lumpur.

"Kemudian, KPU membuat persetujuan tanggal 15 Mei 2019 untuk batas terakhir penerimaan surat suara dan tanggal 16 Mei 2019 untuk penghitungan suara," kata Bagja ketika dihubungi, Jumat (17/5).

(Baca: KPU Prediksi Target Rekapitulasi Suara di Luar Negeri Meleset)

Meski telah diundur sehari, Bagja menyebut PPLN Kuala Lumpur tak menjalankannya dengan baik. Pasalnya, mereka masih menerima surat suara hingga 16 Mei 2019.

Bagja menerangkan, ada sekitar 60 ribu surat suara diterima di luar batas waktu yang telah ditentukan. Karena adanya surat suara yang baru diterima kemarin, penghitungan suara untuk PSU di Kuala Lumpur pun molor hingga siang ini.

Menurutnya, tindakan yang diambil PPLN Kuala Lumpur tersebut tergolong aneh, karena menabrak aturan yang dibuat oleh PPLN sendiri.

Menurut Bagja, Panitia pengawas Pemilu atau Panwaslu Kuala Lumpur telah merekomendasikan agar surat suara yang terlambat tidak dihitung. Keputusan didasarkan atas ketetapan awal dari KPU.

Bawaslu sendiri akan mengkaji tindakan PPLN Kuala Lumpur mengundur batas waktu penerimaan dan penghitungan suara. "Ya kami lihat. Kami akan jadikan temuan atau dugaan pelanggaran," kata Bagja.

(Baca: Pimpinan Parpol DPLN Malaysia Minta Perpanjang Waktu Pengumpulan Surat)