Berderet Masalah, Kementerian Agraria Didesak Buka Data HGU Ikuti MA
Dari jumlah tersebut, 152 komunitas adat yang tengah berkonflik atas kepemilikan lahannya. “Ini yang terpublikasi informasinya ke AMAN, tapi banyak yang sulit terjangkau,” kata Arman.
Dia juga menilai tertutupnya data HGU berpotensi menimbulkan celah korupsi. Mengutip data Walhi pada Desember 2017, ada tambahan 389,5 ribu izin HTI baru dua tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 2.509 izin dinyatakan tidak clean and clear. Sementara 3.788 izin mati, namun tidak dikembalikan kepada negara.
Meski demikian, para pemilik izin itu tetap beroperasi. “Lalu ke mana hasil produksi mereka? Karena tidak masuk ke kas negara, saya memastikan ada praktik korupsi di sana,” kata Arman.
Ombudsman Memediasi untuk Merumuskan Mekanisme Pembukaan Data HGU
Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih menilai tertutupnya data itu akan membuat kontrol terhadap HGU yang mau jatuh tempo menjadi sulit. Ombudsman mencatat ada 66 HGU yang akan jatuh tempo pada 2019 dan 84 HGU jatuh tempo pada 2020.
Alamsyah menilai HGU yang telah jatuh tempo bisa disalahgunakan oleh pemilik konsesi jika datanya tak dibuka. “Hanya bisa dianalisis kalau datanya dibuka. Itu kenapa informasi HGU harus dibuka,” kata Alamsyah.
Hanya saja, Alamsyah menilai data HGU memang tidak bsia dibuka secara ekstrem. Perlu ada mekanisme agar data yang dibuka nantinya tidak disalahgunakan.
(Baca: Ombudsman Desak Pemerintah Buka Data Kepemilikan Sertifikat HGU)
Karenanya, Ombudsman tengah memediasi Kementerian ATR/BPN bersama para pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan mekanisme pembukaan data HGU tersebut. “Harus dibuat agar tujuan informasinya tercapai, tapi membuatnya aman,” kata Alamsyah.
