Banyak Data Salah, BPN Prabowo Tuding Jokowi Bohong saat Debat Capres
Selain itu, Priyo menyebut Jokowi telah salah ketika menyebut di masa pemerintahannya tak ada lagi konflik agraria. Menggunakan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Priyo mengatakan, angka konflik agraria pada 2017 mencapai 659 kasus dengan luasan mencapai 520.491,87 hektare.
Dengan demikian, rata-rata terjadi dua konflik agraria setiap harinya. Konflik agraria paling banyak terjadi di sektor perkebunan 208 kasus, disusul properti 199 kasus, infrastruktur 94 kasus, pertanian 78 kasus, kehutanan 30 kasus, pesisir atau kelautan 28 kasus, dan pertambangan 22 kasus.
Data terbaru KPA mencatat terjadi 410 konflik agraria dengan luasan 807.177,6 hektare pada 2018. Konflik agraria yang paling tinggi disumbangkan oleh pembangunan di sektor perkebunan 144 kasus, disusul properti 137 kasus, pertanian 53 kasus, pertambangan 29 kasus, kehutanan 19 kasus, infrastruktur 16 kasus, serta pesisir/kelautan 12 kasus.
"Itu artinya klaim (Jokowi) sudah tidak ada lagi konflik agraria itu klaim yang super hebat. Padahal masih banyak terjadi konflik agraria. Itu PR yang belum selesai," kata Priyo.
Terakhir, Priyo mempertanyakan klaim Jokowi yang menyebut di masa pemerintahannya tak pernah lagi memberikan konsesi yang besar kepada para pengusaha besar. Dia menunjukkan adanya pemberian konsesi lahan seluas 3,1 juta meter persegi kepada PT Kapuk Naga Indah.
Lahan tersebut diberikan melalui Hak Guna Bangunan (HGB) pada Agustus 2017. Sertifikat HGB itu dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Jakarta Utara.
Priyo pun menantang Jokowi untuk membuka nilai konsesi lahan yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di lingkarannya saat ini. "Ini bagus untuk dibuka sehingga publik mendapat pelajaran berharga soal ini," kata Priyo.
(Baca: Diadukan ke Bawaslu, Jokowi: Jika Debat Dilaporkan, Tak Usah Ada Debat)
