Pelanggaran HAM Masih Ada, Pilpres Tak Signifikan Dampaknya ke Papua

14 Februari 2019, 21:12

ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra

Sebuah mobil melintas di ruas Jalur Trans Papua Wamena-Batas Batu, Sabtu (8/4). Jalan yang membuka isolasi antara Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten Nduga sejauh 278 KM di antara celah Gunung Trikora dan Taman Laurens tersebut masih dalam proses pengerjaan yakni sepanjang 38 KM dari Wamena sudah dalam pengaspalan, sementara sisanya hingga di Mamugu masih dalam tahap pengerasan.

Hal serupa disampaikan tokoh muda Papua, George Saa. Menurutnya, Pilpres 2019 tidak terlalu bermanfaat bagi orang Papua. Alasannya, persoalan Papua selama ini tidak pernah diberi perhatian khusus oleh kedua pasangan calon. Hal itu seperti terlihat dalam debat perdana Pilpres 2019.

George sebenarnya menilai Jokowi memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah di Papua. Kendati, Jokowi tampak terhambat oleh orang-orang di sekelilingnya yang memiliki berbagai kepentingan tertentu. "Jadi Jokowi melihat Papua hati-hati," kata George.

Sebelumnya, Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, kedua paslon belum mengungkapkan program-programnya untuk Papua. Hal ini disebabkan persoalan Papua memiliki sensitivitas politik cukup tinggi.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri juga menilai masalah pelanggaran HAM di Papua belum menjadi prioritas bagi kedua paslon. Hal itu terlihat ketika debat pertama Pilpres 2019 berlangsung.

Aisah menduga, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga belum memprioritaskan masalah tersebut karena punya kaitan dalam pelanggaran HAM di Papua. "Nomor 01 (Jokowi-Ma'ruf) salah satunya terkait masalah Nduga. Nomor 02 (Prabowo-Sandiaga) tahu kan seperti apa keterkaitannya dengan pelanggaran HAM," kata Aisah.

(Baca: Agar Dapat Dividen Freeport, Pemda Papua Diminta Segera Bentuk BUMD)

Halaman: