Kementerian LHK Klaim Permen 160/2018 Tak Ancam Spesies Kayu Endemik
Dia pun menyebut hasil inventarisasi telah didukung kajian akademik yang berasal dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Alhasil, Bambang mengklaim pengeluaran sepuluh spesies kayu dari status perlindungan telah dilakukan secara teliti.
Dia berharap pihak-pihak yang mengkritik terbitnya Permen LHK 160 Tahun 2018 melihat realita terlebih dahulu. "Jadi bukan menggarap sesuatu yang enggak ada dasarnya," kata dia.
Penerbitan Permen LHK Nomor 106 Tahun 2018 sebelumnya dikritik 60 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). Mereka menilai aturan tersebut akan berdampak pada meningkatnya laju kehilangan hutan alam di Indonesia.
Sebab, Permen LHK Nomor 106 Tahun 2018 telah membebaskan status perlindungan terhadap sepuluh spesies kayu endemik yang sebelumnya dilindungi. Pengampanye JPIK Dhio Teguh Ferdyan menyebut delapan dari sepuluh jenis kayu itu dikategorikan sebagai spesies yang kritis, genting, dan rentan berdasarkan IUCN Red List.
Lima di antara spesies kayu itu merupakan spesies endemik. "Dengan mempertimbangkan rendahnya populasi dan tingginya tingkat keterancaman, seharusnya KLHK tetap menjadikan spesies tersebut dalam kategori dilindungi," kata Dhio.
JPIK khawatir pemberlakukan Permen LHK Nomor 106 Tahun 2018 membuka ruang bagi para pemburu kayu-kayu eksotis bernilai ekonomi tinggi untuk memperdagangkannya secara masif. Kelonggaran yang diberikan pemerintah kepada pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Alam (IUPHHK-HA) dinilai bertentangan dengan semangat perlindungan keanekaragaman hayati dan penegakan hukum.
(Baca: Pelarangan Sawit Berpotensi Meningkatkan Masalah Deforestasi)
