Konflik Jogokariyan, Kapolri Akan Tindak Tegas Kedua Kubu
Kepala Kepolisan Republik Indonesia Jenderal (Pol) Tito Karnavian memerintahkan Polda Yogyakarta menindak tegas kedua pihak yang bertikai di Masjid Jogokariyan jika konflik terulang kembali. Ia menegaskan, proses hukum harus diutamakan untuk mengatasi masalah tersebut.
Tito mengatakan, untuk saat ini Polda Yogyakarta berhasil mendamaikan dua kelompok tersebut. "Kalau terjadi lagi, apalagi bawa parang dan ada yang melempar, proses hukum keduanya," kata Tito usai Rapat Pimpinan Polri dan Tentara Nasional Indonesia di Jakarta, Selasa (29/1).
Tito tidak menjelaskan apakah konflik di Yogyakarta tersebut merupakan salah satu potensi kerawanan yang terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Namun, dia mengaku Rapim Polri-TNI juga membahas kerawanan Pemilu. Setiap tingkatan Polri dan TNI di satu wilayah akan bekerja sama dalam mencegah suasana politik yang panas.
"Bila perlu, ada rayonisasi sehingga daerah yang minta dukungan kami dukung dengan kekuatan TNI dan Polri," kata Tito.
Bukan saja pilpres, kekuatan TNI dan Polri juga akan digunakan dalam pemilihan legislatif (Pileg). Apalagi menurut Tito potensi kerawanan akibat Pileg ini harus dicermati lantaran konflik dapat terjadi antarcalon dalam satu partai. "Pencegahan nomor satu, penegakkan hukum apabila ada aksi anarkis," kata Tito.
Konflik terjadi hari Minggu (27/1) ketika massa dengan atribut PDI Perjuangan (PDIP) melakukan perusakan pada spanduk di sekitar masjid. Pemuda masjid Jogokariyan lantas keluar dan mencegat massa hingga bentrokan terjadi. Namun, kejadian tersebut tidak meluas lantaran aparat turun tangan untuk melerai kedua kubu.
(Baca: Lantik Sebelas Perwira Tinggi, Kapolri Bantah Isu Konflik Internal)
Utamakan Kerukunan
Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengimbau seluruh warga untuk menjaga kondisi kota tetap kondusif menjelang Pemilu 2019. "Persoalan gesekan simpatisan dengan warga yang terjadi beberapa hari lalu sudah clear, kedua belah pihak sudah menyelesaikan dengan baik," kata Heroe seperti dikutip Antara, di Yogyakarta, Selasa (29/1).
Pelaksaan Pileg dan Pilpres 2019 yang berlangsung serentak merupakan pengalaman baru bagi masyarat sehingga bisa menjadi pemicu munculnya gesekan karena isu lokal dan isu nasional bercampur jadi satu. Masyarakat diimbau untuk mengutamakan kerukunan dan kebersamaan serta sikap saling menghargai adanya perbedaan untuk menghindari konflik.
"Biasanya, gesekan itu hanya muncul saat pelaksanaan kampanye dengan pawai kendaraan. Jika tidak ada kegiatan tersebut, kehidupan masyarakat pun berjalan dengan rukun," katanya. Heroe menyebut, sudah ada kesepakatan antarkelompok tentang jalur yang bisa dilalui dan tidak. Hanya saja, dibutuhkan komitmen untuk mematuhinya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan regulasi terkait bendera dan jadwal kampanye. Hal ini untuk mengantisipasi munculnya kerawanan menjelang Pemilu 2019.
Meski saat ini tahapan Pemilu baru memasuki kampanye pertemuan terbatas, peserta kampanye bisa mendatangkan massa maksimal 1.000 orang di tingkat kota atau kabupaten. Di tingkat provinsi, jumlah massa maksimal 2.000 orang sedangkan untuk tingkat nasional 3.000 orang. "Jika kebetulan pada waktu yang sama juga digelar kegiatan di kabupaten lain dengan massa cukup banyak maka berpotensi menimbulkan gesekan. Oleh karena itu, jadwal kampanye perlu diatur," kata Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta Tri Agus Inharto.
(Baca: Bawaslu Minta Kantor Pos Cegah Penyebaran Indonesia Barokah)
