Lombok Timur dan Teluk Bintuni Paling Rawan dalam Pemilu 2019

Dimas Jarot Bayu
25 September 2018, 14:28
Bawaslu
Antara
Ketua Bawaslu Abhan (kedua kanan) didampingi anggota Bawaslu Rahmat Bagja (kiri), Muhammad Afifudin (kedua kiri), dan Ratna Dewi Pettalolo (kanan) memberikan keterangan pers mengenai pengawasan Bawaslu pada Pilkada serentak 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (12/7).

Kementerian Dalam Negeri diharapkan memaksimalkan perekaman KTP elektronik hingga Desember 2018. Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin, meminta TNI dan Polri untuk meningkatkan kondusivitas keamanan terhadap daerah yang rawan tinggi tersebut.

(Baca pula: Polri Kerahkan 272 Ribu Personel Selama Pemilu 2019)

Para partai politik pun diharapkan meningkatkan kampanye dialogis dalam bentuk pertemuan tatap muka dan pertemuan terbatas. Mereka mesti mematuhi aturan kampanye. Begitu pun media diharapkan menjaga kode etik jurnalistik, keberimbangan informasi, dan meningkatkan edukasi pemilih. “Masyarakat sipil harus meningkatkan partisipasi pemantau dan aktif dalam pengawasan tahapan pemilu,” kata Afifuddin.

IKP 2019 tadi disusun melalui survei dan penelitian di 514 kabupaten dan kota yang tersebar di 34 provinsi. Proses penyusunnnya dilakukan dalam beberapa tahapan dari Juni hingga September 2019.

Pada Pilkada serentak tahun ini, Papua juga menjadi  daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi. IKP Papua tercatat sebesar 3,41, tertinggi dibandingkan 16 provinsi lainnya. Tingginya IKP ini disebabkan oleh tingginya dimensi partisipasi sebesar 3,83, penyelenggaraan 3,24, serta kontestasi 3,11.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...