Jokowi Sebut Empat Tahun Kepemimpinannya Tak Hanya Fokus Infrastruktur
Selain itu, Jokowi mengklaim pemerintah dalam empat tahun berfokus memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi. Ini dilakukan agar muncul sumber daya manusia terampil yang siap memasuki dunia kerja.
Pemerintah juga terus mendorong pendidikan tinggi melakukan terobosan- terobosan sehingga lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0. "Termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan- wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, guna mempercepat pertumbuhan generasi produktif, pemerintah harus bekerja lebih keras dalam menciptakan dan membuka lapangan kerja baru. Ini dapat dijangkau melalui peningkatan daya saing dan ekspor.
Dalam empat tahun terakhir, pemerintah telah melakukan perombakan besar terhadap iklim kemudahan berusaha. Alhasil, perekonomian dapat lebih produktif dan kompetitif, sehingga membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap pengangguran.
"Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70% menjadi 5,13%," kata Jokowi.
Jokowi pun mengklaim pemerintah tak hanya memperhatikan usaha-usaha skala besar, namun juga fokus pada UMKM. Untuk itu, pemerintah telah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5% serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM.
Pemerintah juga telah menjalankan program reforma agraria, perhutanan nasional, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, mikro, dan kecil. Ini dilakukan guna mendorong kesejahteraan 40% lapisan masyarakat terbawah.
Lebih lanjut, Jokowi mengklaim pemerintah telah bekerja untuk memberikan jaminan sosial. Ini dilakukan dengan menjaga stabilitas harga bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat.
Kemudian, pemerintah juga mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non-tunai agar lebih tepat sasaran. Jokowi mengatakan, cakupan program bantuan non-tunai akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada 2019.
"Dengan kerja nyata, rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389," kata Jokowi.
