Luhut Siapkan Lobi Lanjutan Minyak Sawit ke PBB

Image title
1 Juli 2018, 06:00
Luhut
Arief Kamaludin (Katadata)

Ketika itu, Luhut pun menekankan bahwa larangan produk kelapa sawit untuk biodiesel di Uni Eropa tak semata berdampak pada persoalan ekonomi. Hal ini juga berkaitan dengan masalah kemiskinan, kemanusiaan, dan keadilan. (Baca juga: Atasi Hambatan Ekspor,Gapki Minta Pemerintah Perkuat Perjanjian Dagang).

Nah, dalam pertemuan PBB nanti juga berkaitan dengan langkah Uni Eropa yang merevisi kebijakan energi terbarukan. Dalam arahan energi terbarukan Uni Eropa atau renewable energy directive (RED II), kriteria pembatasan penggunaan minyak kelapa sawit (CPO) sebagai bahan campuran biofuel diberlakukan mulai 2030. Namun perlakuan yang sama tidak dikenakan atas minyak nabati jenis lainnya seperti rape seed dan bunga matahari yang banyak diproduksi di Eropa dan Amerika.

Luhut ingin Indonesia ikut menentukan kriteria pembatasan tersebut karena tidak ingin menerima begitu saja kriteria yang dibuat oleh negara-negara Uni Eropa (UE). Oleh karena itu, dia berencana bertemu dengan negara-negara di wilayah itu pada Agustus mendatang, dengan membawa kriteria yang diajukan Indonesia. “Sehingga saat Februari tahun depan, posisi kita sudah lebih bagus,” ujar Luhut.

(Baca juga: Larangan Sawit UE Ditunda, Mentan: Kesempatan Perbaiki Tata Kelola).

Menurutnya, hasil pertemuan negara-negara UE sebelumnya tidak begitu banyak membawa perbedaan. Pasalnya, yang menjadi isu adalah kriteria perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung (indirect land use change/ILUC) yang masih perlu dirumuskan bersama. Hal ini tidak mudah karena ILUC punya kriteria yang berbeda-beda. Tanaman pangan (crops) pun begitu.

Dalam membentuk kriteria, Indonesia harus ofensif namun tetap kredible dengan menggunakan data-data hasil penelitian institusi internasional yang memiliki reputasi baik. “Ingin menunjukkan ke EU bahwa kita tidak akan menambah lahan. Tapi, mau replanting sehingga produktivitas lahan smallholders yang kira-kira dua ton/hektare bisa menjadi 6-8 ton/ha,” ujar Luhut. (Lihat pula: Larangan Sawit UE Ditunda, Mentan: Kesempatan Perbaiki Tata Kelola).

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...