Bank BJB Tanggapi Dugaan Suku Bunga Tak Wajar Deposito Pemprov Jabar
Data tersebut berbeda dengan pernyataan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan alias Aher. Sekjen Inisiatif Donny Setiawan menjelaskan, Aher kerap mengumumkan bahwa jumlah deposito Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya Rp 1,5 - 2 trilliun per bulan. “Studi (kami) ini menunjukkan bila hal tersebut tidak benar,” kata dia.
Di sisi lain, besaran pendapatan bunga deposito dinilai Donny Janggal. Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperoleh pendapatan bunga Rp 1,035 trilun pada 2017. Namun hitungan BAC dan Inisiatif dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar yang hanya 0,5% per bulan, seharusnya pendapatan bunga yang diperoleh tak lebih dari Rp 190,4 miliar. Di sini ada selisih sekitar Rp 844,6 miliar akibat perbedaan suku bunga.
Penjelasan yang paling logis di balik fenomena ini, Dedi menambahkan, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan tingkat bunga yang sangat tinggi. Hasil perhitungan kedua lembaga itu menunjukkan bahwa bunga yang mereka terima hingga 2,75% per bulan. Artinya, ini lebih dari lima kali lipat suku bunga pasar.
Hal ini yang menjadi sorotan BAC dan Inisiatif. Mereka menduga pemberian bunga yang tinggi rawan akan praktik terlarang seperti gratifikasi dan suap. “Bisa saja Rp 800-an miliar itu tercatat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tapi pengeluarannya, siapa yang bisa mengawasi?” ujar Dedi.
Apalagi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah salah satu pemegang saham di Bank BJB. Akibatnya, potensi konflik kepentingan cukup kuat terjadi, misalnya intervensi dalam menentukan suku bunga di luar standar pasar tersebut. Atas temuan tersebut, pihaknya pun melaporkan Aher ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun hingga berita ini diturunkan, Aher belum memberikan tanggapan.
