Wiranto Minta Publik Tak Khawatir TNI Dilibatkan Berantas Terorisme
"Menyalahkan HAM dalam penanganan terorisme justru pandangan reaktif, tidak proporsional, dan tidak memiliki justifikasi," kata Yati di kantornya, Jakarta, Kamis (17/5).
(Baca juga: Gabungan 3 Pasukan Elite TNI Akan Diajak Basmi Teroris)
Direktur Lembaga Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru, Haris Azhar menilai Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI bisa saja dilibatkan untuk memberantas terorisme. Pelibatan TNI sebenarnya juga telah dilakukan dalam pemberantasan terorisme di Poso, Sulawesi Tengah dalam Operasi Tinombala.
Hanya saja, Haris menilai seharusnya pelibatan Koopsusgab dalam pemberantasan terorisme ke depannya memerlukan payung hukum yang jelas. Hal tersebut diperlukan agar kewenangan Koopsusgab menjadi terang.
Haris menilai nantinya sektor yang akan memimpin pemberantasan terorisme adalah polisi. TNI dianggap tak bisa jadi sektor yang memimpin pemberantasan terorisme lantaran akan sulit dipermasalahkan jika terjadi penyimpangan dan pelanggaran HAM.
Alasannya, TNI memiliki impunitas karena memiliki pengadilan militer, berbeda dengan polisi yang dapat dibawa ke pengadilan sipil jika terjadi penyimpangan dan pelanggaran HAM. "Kalau tentara yg lebih mengemuka, dia punya impunitas tersendiri di peradilan militer," kata Haris.
(Baca: Jejak Teror dari Kerusuhan Mako Brimob ke Ledakan Bom di Surabaya)
Sementara itu peneliti militer sekaligus mahasiswa doktoral di Cornell University Antonius Made Tony Supriatma, mengatakan, keterlibatan TNI dalam pemberantasan teroris bisa membuat hubungan TNI-Polri lebih harmonis.
Selain itu kerja sama keduanya dapat mengikis persepsi masyarakat seolah polisi sebagai musuh Islam, dan TNI kawan Islam. Sehingga dia menilai aparat kepolisian memerlukan legitimasi untuk melakukan pekerjaannya.
"Kehadiran Koopsusgab akan memberikan legitimasi besar itu dan mengurangi stigma bahwa pemberantasan terorisme adalah usaha anti-Islam," kata Made.
