Berdayakan 5.000 Desa Tertinggal, BPS Gelar Sensus Wilayah

Podes tidak hanya bermanfaat dalam pembangunan desa, juga untuk keperluan perencanaan level nasional dan provinsi seperti pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan lainnya. Selain itu, data podes bermanfaat bagi kementerian dan lembaga untuk menyusun indeks kesulitan geografi yang menjadi indikator penting untuk alokasikan jumlah dana desa.

Adapun tujuan dari pendataan podes di antaranya untuk menghasilkan data podes dari lingkup sosial, ekonomi, sarana, prasarana wilayah dan menghasilkan data klasifikasi atau tipologi desa. Selain itu untuk sumber data pemutakhiran peta wilayah kerja statistik dan sebagai informasi dasar untuk Sensus Penduduk 2020.

Hingga saat ini, terdapat dua kendala yang dihadapi oleh BPS dalam mendata podes. Pertama, sulitnya kondisi geografis di Indonesia sehingga petugas mengalami kendala untuk mencapai lokasi. Kedua, selama ini podes menjadi indikator anggaran dana desa setiap tahun. Padahal, pendataan podes hanya tiga kali dalam sepuluh tahun. 

(Lihat pula: SKB Empat Menteri Terbit, Rp 18 Triliun Dikucurkan untuk Pekerja Desa).

Untuk meningkatkan ekonomi desa, pemerintah juga menggelontorkan dana desa yang nilainya terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Realisasinya terlihat dalam grafik berikut: 

Kementerian Keuangan merilis realiasi penyerapan dana desa pada triwulan pertama 2018 mencapai Rp 10,3 triliun atau 17,1 persen dari total anggaran Rp 60 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya hanya sebesar Rp 7,1 triliun atau 15 persen dari total alokasi.

Meningkatnya realisasi penyerapan dana dipicu oleh percepatan implementasi karya tunai (cash for work) sejak awal 2018. Presiden Joko Widodo memang menetapkan bahwa dana desa difokuskan untuk proyek padat karya mulai Januari 2018 sehingga bermanfaat bagi rakyat di desa. Bukan hanya untuk membeli bahan bangungan, juga untuk membayar upah pekerja.