KPK Akan Selidiki Dugaan Aliran Dana e-KTP ke Puan dan Pramono
"Nanti kami tunggu apa ada permintaan dari KPK, sebagai lembaga intel keuangan kami punya kewenangan merespon permintaan atau atas inisiatif, tapi kami tidak boleh kasih tahu (ke publik) soal itu (dimulainya investigasi)," kata Kiagus.
(Baca juga: Jokowi Persilakan KPK Periksa Puan dan Pramono dalam Kasus e-KTP)
Pernyataan Novanto mengenai adanya aliran dana e-KTP ke Puan dan Pramono sebelumnya sempat dibantah oleh Made Oka. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Made Oka, Bambang Hartono mendampingi Made Oka usai diperiksa KPK pada Senin (26/3).
"Kalau menurut klien saya yang pernyataan Setnov di muka pengadilan pekan yang lalu itu tidak benar dan itu juga sudah dibantah oleh yang bersangkutan," kata Bambang seperti dikutip dari Antaranews.
Bambang juga membantah bahwa kliennya pernah mendatangi kediaman Novanto untuk menyampaikan bahwa Puan dan Pramono menerima uang e-KTP. "Tidak ada, Pak Made tidak ada, karena itu bulan Oktober 2012 tidak pernah ke rumah Pak Novanto," kata Bambang.
Puan sendiri membantah menerima uang, meski dirinya mengakui mengenal Made Oka Masagung. Meski begitu, Puan menyatakan tak pernah membahas proyek e-KTP dengan Oka.
Pramono Anung juga telah membantah menerima aliran uang proyek pengadaan e-KTP dan menyatakan siap menjalani pemeriksaan dan mengkonfrontasi hal ini.
Pramono menjelaskan, selama menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dirinya hanya mengkoordinasikan pekerjaan Komisi IV hingga VII. Sedangkan proyek e-KTP yang merupakan wewenang Komisi II, sama sekali tak pernah ditangani.
Pramono menegaskan saat itu, PDIP berperan sebagai partai oposisi yang memberikan catatan pengingat proyek e-KTP. "Silakan dicek notulen rapatnya," kata dia.
(Baca juga: Kenal Oka Masagung, Puan Bantah Terima Uang e-KTP US$ 500 Ribu)
