Demokrat Keberatan PDIP Serang SBY Atas Penyebutan Puan dan Pramono
"Semoga rakyat kita menilai dan membandingkan, partai-partai mana yang konsisten dan konsekuen dalam pemberantasan korupsi dan mana yang tidak," ujarnya.
Pada sidang di Pengadilan Tipikor Kamis (22/3) lalu, Setya Novanto menyatakan uang korupsi e-KTP juga mengalir kepada putri Megawati, Puan Maharani, dan politikus PDIP Pramono Anung masing-masing US$ 500 ribu. Setnov menyatakan pemberian uang kepada Puan dan Pramono dia ketahui dari keterangan terdakwa Andi Narogong dan rekannya pengusaha Made Oka Masagung pada akhir 2011 saat berkunjung ke rumahnya.
Hasto bereaksi atas tudingan Setnov dengan membantah partainya turut terlibat dalam pusaran korupsi e-KTP. Beberapa pernyataan Hasto ditujukan kepada pihak penguasa saat itu yang mendesain proyek e-KTP.
"Posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono saat itu berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun. Kami menjadi oposisi," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/3).
Menurut Hasto, PDIP dalam beberapa keputusan strategis selalu dikalahkan dalam voting. Hal ini, lanjutnya, juga menunjukkan bahwa PDIP tak berada dalam posisi politik yang kuat untuk menentukan kebijakan proyek e-KTP.
“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” kata Hasto.
(Baca juga: Cemooh Drama Jokowi-SBY, Gerindra Upaya Dekati AHY)
Konsep e-KTP yang disampaikan PDIP ketika itu juga sangat berbeda. Hasto mengatakan, pihaknya saat itu justru mengusulkan e-KTP bukan pada pendekatan proyek, namun pendekatan integrasi data antara pajak, BKKBN, kependudukan, serta hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number.
Sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan. "Itulah konsepsi kami yang bertolak belakang dengan konsepsi pemerintah," kata Hasto.
Serangan Hasto kepada Demokrat juga terlihat saat meminta mantan Menteri Dalam Negeri era SBY, Gamawan Fauzi, memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP.
“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tersebut pada awal kampanye menjanjikan “katakan TIDAK pada korupsi”, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk e-KTP,” kata Hasto.
