Menteri Hukum: Presiden Jokowi Kemungkinan Tak Tandatangani UU MD3
Sebelumnya pengacara Hukum Tata Negara Andi M Asrun menyatakan jika UU MD3 tidak ditandatangani Jokowi, maka proses gugatan aturan tersebut di MK akan menjadi lebih mudah. Sebab, dengan tidak ditandatangani maka pemerintah dapat memberikan pendapat berbeda dengan DPR ketika berjalannya proses persidangan di MK.
"Sehingga kemungkinan pasal yang diujikan itu akan dibatalkan oleh MK," kata Asrun yang kerap menjadi pengacara dalam kasus di MK.
Perihal soal sah atau tidaknya undang-undang tanpa disertai tandatangan presiden, terdapat dua pendapat hukum yang berbeda. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie pernah mengatakan terdapat lima Undang-Undang yang tidak ditandatangani oleh presiden yang tetap dapat berlaku. Jimly mengatakan UU tidak berlaku bila dicabut oleh MK.
Beberapa UU yang berlaku meski tanpa tanda tangan presiden, yakni UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Pendapat hukum berbeda datang dari Maria Farida Indrati Soeprapto yang kini menjabat hakim Konstitusi di MK. Dalam wawancara dengan Hukumonline pada 2003, dia mengatakan UU yang tidak disahkan Presiden menjadi tidak berlaku sah sebagai UU.
(Baca juga: Menyoroti Aturan Imunitas dan Antikritik DPR dalam UU MD3)
Maria berpendapat, aturan mengenai hal ini tak hanya dapat melihat dari Pasal 20 ayat (5), namun juga harus melihat dari Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Pasal 5 yang mengalami amandemen pada 2000 menyebutkan Presiden berhak mengajukan RUU ke DPR. "Jadi Presiden itu tidak wajib, hanya berhak," kata Maria.
Saat disetujui oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna, RUU itu belum dapat dianggap sah. "Jadi, hanya mengatakan disetujui, diketok palu, sudah, kita setujui, kita tingkatkan jadi UU, lalu kita kirimkan kepada Presiden," kata Maria. Setelah persetujuan di DPR, selanjutnya, Presiden memiliki kewenangan untuk mengesahkan.
Maria lebih lanjut berpendapat dari segi hukum administrasi, tidak ada suatu keputusan yang tidak ditandatangani dianggap berlaku sah sebagai keputusan. Sehingga dia menyarankan DPR sebagai pengawas dapat meminta Presiden menandatangani UU yang telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR.
