Luhut Lapor Jokowi, Daerah Bekasi-Purwakarta Tak Bisa Jadi KEK
Seperti diketahui, beberapa menteri berbeda pendapat mengenai rencana pengembangan kawasan ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai kawasan tersebut tak memenuhi syarat dijadikan KEK.
Bambang menganggap ketiga daerah tersebut lebih cocok dijadikan kawasan metropolitan, karena sudah berkembang pesat dan telah memiliki fasilitas pembangunan infrastruktur, sehingga tak lagi memerlukan insentif fiskal. Sementara Menteri Perindustrian Airlangga Hartato menyatakan KEK lebih cocok dioperasikan di wilayah luar Pulau Jawa.
Luhut yang awalnya mendorong kawasan ini dijadikan KEK, akhirnya menyadari kekeliruannya. “Tapi tidak mungkin ini jadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) apalagi mereka (industri) hanya minta izin lebih mudah,” ujarnya. (Baca: Menteri Beda Pendapat soal KEK Bekasi, Luhut: Tunggu Hasil Kajian)
Pekan lalu Luhut menyatakan, Kamar Dagang Industri (Kadin) mengusulkan industrialisasi ketiga wilayah karena mencakup 60 persen kegiatan ekonomi di Indonesia. “Kalau efisiensi terjadi pertumbuhan ekonomi pada 2020 bisa dekat 7 persen, bukan tidak mungkin mencapai 9 persen pada 2024,” ujarnya.
Kadin meminta industrialisasi seperti Kawasan Industri Terpadu untuk memudahkan kepengurusan bisnis yang cepat, bukan tentang insentif pajak. Luhut juga menekankan tidak ada kepentingan untuk memuluskan jalan Meikarta untuk membangun kota baru. “Target kami adalah efisiensi terhadap industri yang sudah jalan,” tuturnya.
