Pimpin Jakarta, Anies-Sandi Hadapi Lima Isu Krusial
Masalah ketiga, penyediaan hunian bagi warga Jakarta dengan uang muka nol rupiah. Program unggulan Anies-Sandi ini terancam tidak bisa terlaksana dalam waktu dekat, setidaknya dalam kurun 100 hari kerja, karena pendanaannya tidak masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2017 DKI Jakarta.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati, APBD-P 2017 baru memasukkan dua program Anies-Sandi. Pertama, OK-OTRIP yang sudah bisa berjalan karena nomenklatur-nya ada di rincian Transjakarta. Kedua, program kewirausahaan OK-OCE yang juga dipastikan dapat dilakukan akhir tahun ini.
“Adapun, untuk program uang muka atau DP (down payment) nol rupiah baru bisa dilaksanakan tahun depan dengan pendanaan APBD 2018,” kata dia.
Janji tersebut dinanti untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tempat tinggal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2017, tingkat ketimpangan DKI Jakarta sebesar 0,41. Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta juga mencapai 389,69 ribu orang per Maret 2017 atau 3,77%.
Keempat, persoalan yang tidak kalah penting adalah merekatkan kembali warga ibu kota yang sempat terbelah tajam sewaktu pemilihan kepala daerah sejak tahun lalu. Anies yakin dan menjamin tidak ada ketegangan lagi antar-anggota masyarakat. Polarisasi warga, menurut dia, sudah relatif cair dan hanya terjadi di media sosial yang memang memiliki karakter tersendiri.
Terakhir, tantangan yang menghadang duet Anies-Sandi adalah menghadapi kubu oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Seperti diketahui, partai pendukung Anies-Sandi, yakni Gerindra dan PKS, hanya memiliki total 26 kursi dari 100 kursi di DPRD Jakarta.
Meski berpotensi mendapatkan tambahan dua kursi lagi dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang bergabung di putaran kedua pemilihan kepala daerah, jumlah itu belum cukup aman untuk posisi tawar-menawar politik di DPRD Jakarta.
Apalagi Anies-Sandi tercatat memiliki 23 janji yang diturunkan ke dalam 3.313 kegiatan. Tentu saja untuk merealisasikan seluruh program kegiatan itu, dukungan politik dari DPRD merupakan sebuah keniscayaan.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengingatkan pentingnya Anies-Sandi membrealisasikan janji-janji di masa kampanye dan tidak hanya melakukan politik pencitraan. "Anies-Sandi harus mulai bergeser dari politik pencitraan di era kampanye sekarang kepada politik kebijakan dan politik kerja," kata Yuda.
