DPR Tak Awasi Pengadaan Impor Senjata untuk BNN

"Sebagai tambahan, ahli dari Kalasnikov Group mengadakan sesi pelatihan dan demonstrasi penembakan untuk pegawai BNN Indonesia," kata Kalashnikov Group dalam keterangannya.

Sebelumnya Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso mengatakan membeli senjata dari luar negeri karena kualitas dan akurasi yang terjamin untuk mengincar bandar narkoba dan jaringannya.

Pengadaan senjata oleh lembaga tinggi negara mendapat sorotan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Saat pertemuan internal bertajuk forum silaturahmi bersama para purnawirawan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9), Jenderal Gatot menyatakan adanya pembelian 5.000 senjata ilegal karena dilakukan oleh lembaga nonmiliter dan mencatut nama Presiden Jokowi. Gatot menyatakan siap mengambil tindakan terhadap masalah tersebut.

Pertemuan itu dihadiri Wiranto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Panglima TNI Jenderal (purnawirawan) Endriartono Sutarto, Jenderal (Purn) Widodo AS, dan Laksamana (Purn) Agus Suhartono.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah tudingan Jenderal Gatot dan mengatakan informasi yang disampaikan Panglima TNI tersebut tidak benar.

Setelah melakukan konfirmasi, dia memastikan bahwa sebenarnya pengadaan saat ini sebanyak 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Pengadaan senjata itu untuk keperluan pendidikan intelijen.