Ganjar Pernah Diminta Setya Novanto Tak Galak Bahas Proyek e-KTP
Ketua Majelis Hakim Jhon menanyakan kepada Ganjar, apakah dirinya dianggap terlalu kritis dan galak dalam pembahasan e-KTP. Ganjar menjawab dirinya bersama Komisi II DPR saat itu kritis, terutama saat uji petik e-KTP. Lalu bagaimana pemerintah mengamankan basis data e-KTP serta jaminan bahwa data ini tidak bisa dibobol.
"Mungkin terlihatnya sama orang (lain) itu seperti galak," kata Ganjar. (Baca: Gamawan di Sidang E-KTP: Demi Allah Saya Tidak Menerima Satu Sen Pun)
Selain itu dirinya juga mengakui pernah ditawari titipan uang, salah satunya dari anggota Komisi II saat itu yakni Mustokoweni Murdi. Namun, Ganjar menegaskan tidak pernah menerima uang apapun. "Saya juga tidak bertanya-tanya apakah ada hubungannya (dengan e-KTP). Sikap saya tidak mau menyentuh (uang) itu," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dari anggaran 2011-2012, menjadi masalah besar akibat adanya kesalahan sistem dan penyalahgunaan anggaran. Penyelesaian masalah kependudukan tidak bisa berjalan, karena ada dugaan korupsi dalam penyediaan e-KTP.
(Baca Ekonografik: Bagi-Bagi Duit Proyek Jumbo E-KTP)
Menurut Presiden, hampir seluruh masalah kependudukan seperti pengurusan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pengurusan rekening perbankan, hingga pendaftaran pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih sulit terselesaikan. "Jadi 'bubrah' semua gara-gara anggarannya dikorupsi," kata Jokowi.
