Keterbukaan Pemerintah Libatkan 14 Kementerian dan Lembaga
(Baca juga: Pemerintah Kaji Swasta Danai Kereta Semicepat Jakarta-Surabaya)
Di tingkat pengambilan keputusan, terdapat Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi yang dipimpin Menteri PPN/Kepala Bappenas dan dibantu dua wakil yakni Menteri Luar Negeri dan Kepala Staf Kepresidenan.
Sementara, di tingkat pelaksanaan, Seknas OGI dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana. “Presiden menyampaikan pemerintahan terbuka merupakan pilihan tebaik Indonesia . Menciptakan pemerintahaan terbuka memang tidak mudah, untuk itulah kita susun rencana aksi keterbukaan ini,” kata Bambang.
Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib mengungkapkan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah ini merupakan kelanjutan dari partisipasi pemerintah dalam forum Open Government Partnership sejak pertama kali diselenggarakan di New York pada 2011.
(Baca juga: Pelabuhan Patimban Ditargetkan Beroperasi 2019)
Hasan menambahkan dalam konferensi tersebut, Indonesia beserta 7 pemerintahan lainnya berkomitmen untuk membuka ruang bagi keterlibatan publik dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan tata kelola dan pelayanan publik. “Tujuannya bagaimana tegakan tiga pilar keterbukaan pemerintahan, yaitu transparansi dalam informasi, tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik,” katanya.
