DPR Diminta Tak Pilih Anggota BPK yang Terafiliasi Partai
Sebelumnya, DPD telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 orang calon petinggi BPK. Hasilnya, DPD merekomendasikan delapan nama yang dianggap paling layak untuk mengisi jabatan tersebut.
Kedelapan calon tersebut yakni, Anggito Abimanyu, Indra Bastian, Tubagus Haryono, Emita Wahyu Astami, Ahmad Yani, Bahrullah Akbar, Johanes Widodo Hario Mumpuni, dan Muhammad Yusuf Ateh. Adapun Bahrullah Akbar adalah calon incumbent. Bahrullah harus bersaing dengan 23 calon lainnya untuk mempertahankan jabatannya di BPK.
Sebagai informasi, pemilihan petinggi BPK kali ini adalah untuk mengisi jabatan yang kini dipegang Bahrullah. Masa jabatan Bahrullah segera berakhir pada Oktober mendatang. Ia memiliki kesempatan untuk sekali lagi menjabat. Mengacu pada Undang-Undang BPK, petinggi BPK bisa menjabat maksimal dua periode.
Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Supriyatno menyatakan setiap calon anggota BPK memiliki peluang yang sama untuk terpilih, termasuk yang memiliki latar belakang politik. Adapun soal rekomendasi dari DPD, Komisi tetap menghormati. Tapi uji kelayakan dan kepatutan tetap akan dilakukan terhadap seluruh calon, tak hanya delapan calon yang direkomendasikan DPD.
“Yang penting bagi kami, calon harus memiliki integritas dan kapabilitas,” kata Supriyanto. Selain itu, calon juga harus mampu menjaga hubungan baik dengan DPR. “Ada yang selesai pemilihan, telepon (anggota DPR) tidak diangkat,” kata dia. (Lihat pula: Penjaga Etik BPK di Pusaran Panama Papers).
Soal kedekatan dengan DPR, Supriyanto mengakui calon incumbent telah memiliki bekal itu. Namun, hal itu tak mengecilkan peluang calon lain untuk terpilih. “Bahrullah Akbar dekat sama kami karena beberapa kali pergi ke daerah bersama. Kami kan ada kunjungan ke daerah, (BPK) undang kami juga bahas keuangan daerah, selain itu ada juga rapat konsultasi,” ujarnya.
Bahrullah enggan mengomentari besarnya peluang menjabat kembali. “Sekarang lagi konsentrasi untuk fit and proper test,” kata dia melalui pesan singkat.
Rencananya, Komisi Keuangan akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon petinggi BPK pada 19 sampai 21 September mendatang. Setelah itu, Komisi akan mendiskusikan hasil uji kelayakan dalam rapat pleno. Keputusan soal siapa yang terpilih bisa diambil secara aklamasi atau pemungutan suara (voting). Petinggi baru BPK ditargetkan terpilih pada Oktober 2016.
