Bahas Ekspor Freeport, Luhut Adu Mulut dengan DPR
Kementerian Energi pun ada pertimbangan lain untuk memberikan rekomendasi ekspor, yakni terkait aspek manfaat kontribusi Freeport terhadap ekonomi lokal Papua dan Mimika secara signifikan. Keberlanjutan kegiatan operasional Freeport yang diatur dalam Kontrak Karya turut menjadi perhatian pemerintah proses pemberian rekomendasi.
Regulasi dan pertimbangan itulah yang menjadi dasar keluarnya rekomendasi ekspor. “Menteri waktu itu mengatakan kalau sudah memenuhi syarat ya silahkan. Tidak ada yang salah, birokrasi seperti itu,” kata dia.
Tapi, menurut Inas seharusnya Arcandra Tahar meneliti terlebih dulu dan mengecek kebijakan tersebut dengan aturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009. Apalagi di pasal 170 pemegang Kontrak Karya yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya lima tahun sejak aturan tersebut. “Kalau bertentangan dengan UU, itu tidak dilaksanakan,” ujar dia.
Luhut pun menjawab secara tanggung jawab itu ada Direktur Jenderal Minerba juga, walaupun penanggung jawab akhir itu menteri. “Arcandra waktu itu tidak pernah mengatakan tidak tanggung jawab. Kalau kita bilang dia tidak tanggung jawab, saya tidak setuju,” ujar dia.
Menurut Luhut kebijakan tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah. Ia mengajak Komisi VII untuk memperbaiki kebijakan kedepan. (Baca: Menteri Arcandra Dicopot, Izin Ekspor Freeport Tetap Sah)
Namun, Inas tetap mengusulkan agar Komisi VII mengusut pemberian rekomendasi ekspor ini. Mekanismenya bisa melalui Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan yang berkompeten. “Apakah kita diam saja tentang rekomendasi ini ditandatangani atas nama menteri bukan Warga Negara Indonesia,” kata dia.
