Setop Proyek Cari Data, Jokowi Perintahkan Menteri Pakai Data BPS
Dia juga meminta agar kementerian dan lembaga fokus pada kerjanya masing-masing. Tidak lagi berorientasi pada proyek, apalagi proyek untuk mencari data dan informasi. Mulai sekarang proyek-proyek seperti itu harus disetop dan dialihkan kepada BPS yang memang merupakan tugas utama lembaga tersebut. (Baca: Sofyan Djalil: APBN Belum Efektif dan Efisien)
Meski demikian, Jokowi juga mengingatkan agar BPS bisa bekerja dengan benar, detil, dan akurat. Dia memastikan akan ada keputusan yang dilakukannya jika data itu tidak sama dengan yang ada di lapangan. "Kalau enggak benar juga hati-hati, saya crosscheck (periksa kembali). Entah ambil sampelnya, entah pencarian di lapangannya tidak serius, akan ada keputusan yang lain," katanya.
Kepala BPS Suryamin mengatakan permintaan Jokowi untuk membuat BPS sebagai satu-satunya acuan data pemerintah telah diungkapkan dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu. Setiap informasi dan data yang dibutuhkan kementerian dan lembaga harus mengacu pada BPS. “Jadi kementerian dan lembaga lain yang punya riset kecil-kecil itu nanti kami yang jalankan mulai sekarang,” ujar Suryamin.
Selama ini BPS hanya melakukan survei dan pengumpulan data yang bersifat umum. Sementara data yang kecil dan sifatnya sektoral memang tidak dilakukan. Namun, BPS hanya memiliki data hasil survei yang sifatnya umum dan cakupannya luas. Sementara untuk data sektoral dan yang lebih spesifik biasanya dikerjakan oleh masing-masing kementerian.
BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2016 pada 1-31 Mei mendatang. Tujuannya untuk mengetahui kondisi ekonomi nasional dan memetakan potensi, daya saing, produktivitas, dan juga kekuatan industri mikro dan makro. Hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tepat demi peningkatan perekonomian nasional. Sensus ini akan melibatkan 340 ribu petugas di 81.789 desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Jokowi mengimbau seluruh kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap keberhasilan survei ini. (Baca: BPS Gunakan Rp 2,4 Triliun Gelar Sensus Ekonomi 2016)
