Buah Tangan Terakhir Juru Sita Pajak Parada yang Terbunuh
Kematian Parada tidak hanya meninggalkan duka bagi kerabat dan rekan-rekan seprofesinya, juga menghentikan aktivitas penagihan pajak sementara oleh KPP Sibolga. Sebab, kantor pajak tersebut hanya memiliki dua juru sita, satu di antaranya Parada. Cakupan tugas dua orang ini meliputi tujuh wilayah pemerintah daerah, yaitu Sibolga, Tapanuli Tengah, Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat dan Nias Selatan.
Walaupun ancaman datang silih berganti, KPP Pratama Sibolga tidak pernah mendapatkan tambahan personel. Saat bertugas pun, para juru sita tidak mendapatkan pengawalan polisi. (Baca: Banyak Pengusaha Hindari Pajak dalam Panama Papers).
Setelah mengetahui tragedi ini, Direktorat Jenderal Pajak memperketat pengawalan untuk daerah rawan atau berbahaya. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi merasa kecolongan. Menurutnya, peristiwa itu juga lantaran petugas kurang hati-hati dalam memetakan wilayah. Selama ini, Direktorat Pajak tidak mengira Nias sebagai wilayah berbahaya, sehingga menganggap pengawalan polisi tidak diperlukan.
Oleh karena itu, penetapan wilayah, rawan atau tidak, akan diperketat. “Teman-teman anggap daerah itu aman-aman saja, ternyata kejadian ini tidak terduga. Ini saya sesalkan, karena pelaksanaan tugas ini untuk negara,” kata Ken di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu, 13 April 2016.
Dia memastikan pengurusan permohonan pengawalan dilakukan secara cepat. Melalui perjanjian dengan Polri, Direktorat Pajak akan meningkatkan pengawalan polisi, mulai dari tingkat penyidikan, pemeriksaan hingga penagihan. “Standar operasional prosedurnya sudah ada. Maka nanti petugas pajak akan didampingi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya,” ujar Ken.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan instansinya siap mengawal petugas pajak. Meski perjanjian ini akan berakhir pada 2017, Direktorat Pajak dan Polri berencana tetap melaksanakan kerjasama ini. (Baca: Direktorat Pajak Siapkan 10 Langkah Genjot Penerimaan 2016).
