Peta Kabinet soal Pengembangan Blok Masela Berubah
Sementara itu, di tempat yang sama, Luhut tidak menggubris pertanyaan mengenai Blok Masela. Begitu pula dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang tidak merespons pertanyaan mengenai perubahan peta dukungan di kabinet. “Kita tunggu tanggal mainnya saja,” katanya.
Sebelumnya, Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah memerlukan waktu dan bersikap hati-hati dalam memutuskan skema terbaik Blok Masela. “Kami menunggu hari yang baik,” katanya, Kamis pekan lalu (25/2). Namun, dia enggan menyebutkan skema apa yang akan dipilih oleh pemerintah. Ketika dikonfirmasi perihal pernyataannya dalam sebuah acara di TV One beberapa hari lalu bahwa skema terbaik untuk Blok Masela adalah offshore, Kalla tidak membantah hal tersebut. "Sekarang lagi akan diambil keputusan."
(Baca: Pemerintah Bentuk Badan Percepatan Pembangunan Blok Masela)
Adapun Sofyan Djalil, hingga berita ini ditulis belum bisa dimintai konfirmasinya. Namun, saat menghadiri acara penandatanganan kontrak proyek di Kementerian ESDM, Senin (29/2), Presiden Joko Widodo menyatakan telah menugaskan Menteri ESDM dan Kepala Bappenas untuk menyusun desain program pengembangan masyarakat di kawasan Maluku sehingga merasakan manfaat dari keberadaan Proyek Masela.
Di tempat yang sama, Sudirman mengatakan akan membentuk badan pelaksana percepatan pembangunan di Maluku. Rencana ini mengacu kepada hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga internasional, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dan beberapa universitas ternama seperti Universitas Indonesia mengenai skema terbaik untuk pengembangan Blok Masela.
Dengan skema pengolahan di laut (offshore), ada dana sekitar Rp 5 triliun yang bisa disisihkan setiap tahun. Dana penghematan inilah yang akan dikelola oleh Badan Pelaksana Percepatan Pembangunan untuk pengembangan wilayah Maluku, yang merupakan lokasi Blok Masela.
