Bantah Klaim Rizal Ramli, Jokowi: Belum Ada Putusan Blok Masela
KATADATA - Sikap pemerintah terhadap rencana pengembangan Blok Masela masih simpang-siur. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli sempat mengklaim, pemerintah telah memutuskan pengembangan blok kaya gas di Laut Arafuru itu menggunakan skema darat atau onshore (onshore LNG/OLNG). Namun, klaim tersebut langsung ditepis oleh Presiden Joko Widodo.
Melalui Juru Bicara Presiden, Johan Budi S.P., Jokowi menegaskan hingga saat ini belum memutuskan metode pembangunan Blok Masela: menggunakan skema pengolahan di laut (offshore) atau di darat (onshore). Presiden masih mengkaji seluruh aspek proyek tersebut lantaran besarnya skala dan kompleksitas proyek Masela. "Keputusan harus dibuat dengan sangat berhati hati," kata Johan dalam pernyataan tertulisnya kepada Katadata, yang disebutnya merupakan suara Presiden, Selasa (23/2).
Dalam mengambil keputusan, Jokowi menyatakan, tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial dan teknis. Tapi juga mengkaji aspek sosial, budaya dan ekonomi, hingga pengembangan kawasan setempat. Pada saat ini, Presiden mengaku sudah mendengar berbagai masukan dan memahami argumen dari berbagai pihak. "Baik yang berpendapat membangun kilang di laut maupun membangun kilang di darat."
(Baca: Pemerintah Kaji Pendanaan untuk Kembangkan Kawasan Blok Masela)
Namun, perhatian utama Presiden adalah bagaimana masyarakat Maluku Selatan dan Maluku secara keseluruhan menperoleh manfaat secara maksimal dari keberadaan proyek gas Masela tersebut. Selain itu, memberikan manfaat yang maksimal bagi negara.
Sebelumnya, melalui siaran pers Kemenko Maritim, Senin malam (22/2), Rizal menyatakan pemerintah akan mengembangkan Lapangan Abadi Blok Masela dengan skenario pembangunan kilang gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di darat. “Keputusan itu diambil setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh dan hati-hati, dengan memperhatikan masukan dari banyak pihak," katanya. Pertimbangannya, pemerintah sangat memperhatikan efek berantai serta percepatan pembangunan ekonomi Maluku khususnya, dan Indonesia Timur pada umumnya.
(Baca: Anak Usaha Bakrie Incar Proyek Jaringan Pipa Blok Masela)
Rizal mengatakan, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu memberi arahan agar pengembangan Blok Masela harus sesuai dengan konstitusi. Presiden juga berkali-kali menginginkan pemanfaatan ladang gas itu tidak sekadar sebagai penghasil devisa, tetapi juga harus menjadi motor percepatan pembangunan ekonomi Maluku dan Indonesia Timur.
Berdasarkan kajian Kemenko Maritim, biaya pembagunan kilang darat sekitar US$ 16 miliar. Sedangkan jika dibangun kilang apung di laut, biayanya lebih mahal yaitu mencapai US$ 22 miliar. Angka ini sangat berbeda dengan taksiran biaya yang dibuat Inpex Masela selaku operator blok itu, dalam rencana pengembangan (POD) yang diajukan kepada SKK Migas tahun lalu. Inpex menghitung, pembangunan kilang di laut hanya US$ 14,8 miliar. Sedangkan pembangunan kilang di darat, mencapai US$ 19,3 miliar.
Rizal menuding, perbedaan hitungan tersebut karena Inpex dan Shell telah menggelembungkan biaya pembangunan kilang di darat. Sebaliknya, Inpex justru mengecilkan biaya pembangunan di laut.
Selain itu, Rizal mengatakan, penerimaan negara dari skema pengembangan di laut hanya US$ 2,52 miliar per tahun. Ini didapat dari penjualan LNG dengan asumsi harga minyak US$ 60 per barel. Tapi jika membangun kilang di darat, sebagian gas tersebut bisa dimanfaatkan untuk industri pupuk dan petrokimia. Dengan skema ini, negara bisa memperoleh penerimaan US$ 6,5 miliar per tahun.
(Baca: Penggelembungan Nilai Kilang Darat LNG (OLNG) di Blok Masela)
Pemerintah, lanjut Rizal, juga tidak perlu khawatir dengan ancaman Inpex akan keluar dari proyek Masela jika pemerintah memutuskan skema pengembangan di darat. Pasalnya, Inpex sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan investasi sekitar US$ 2 miliar. Atas dasar itu, dia yakin perusahaan asal Jepang tersebut tidak akan meninggalkan blok yang memiliki cadangan gas lebih dari 20 triliun kaki kubik (tcf). Apalagi, cadangan tersebut bisa dimanfaatkan selama 70 tahun, dengan asumsi diproduksi 1,2 juta kaki kubik per hari.
