SPBU Dituding Curang, Pertamina: Data Kementerian Perdagangan Aneh
Selain itu, Pertamina memiliki tingkatan SPBU yaitu non-pasti pas, pasti pas, dan pasti prima. Di level pasti pas ada tiga kriteria yaitu basic, good, dan excellent. Tinggakatan ini sangat berpengaruh terhadap margin yang diberikan oleh Pertamina. Oleh karena itu, SPBU akan mempertahankan dan meningkatkan pelayanan untuk memperoleh selisih untung yang lebih besar. Hal ini menjadi dasar argumen Pertamina bahwa SPBU tidak akan melakukan kecurangan yang vital seperti memainkan akurasi kuantitas BBM.
Walau demikian, Vice President Feul Retail Marketing Afandi tidak memungkiri ada ketidakakurasian terhadap BBM yang dikeluarkan. Namun hal tersebut masih dalam tahap wajar sesuai aturan yaitu 0,5 persen. Adapun Pertamina menetapkan batas toleransinya 0,3 persen dari setiap 100 persen BBM yang dikeluarkan. “Banyakan alasan pelayanan, kebersihan, kembalian kurang sedikit, sudah nunggu di red carpet tidak ada petugas. Kalau akurasi meteran itu tidak ada,” ujar Afandi. (Lihat pula: Pertamina Klaim Tak Dapat Untung dari Harga Premium).
Afandi menyatakan SPBU akan diberikan sanksi tegas bila melakukan kesealahan. Mulai dari sanksi penurunan rating, skorsing, sampai Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Sepanjang tahun 2014-2015 sudah ada dua SPBU yang menerima PHU karena kesalahannya di luar toleransi. Hal tersebut dilakukan karena keselahan dilakukan secara beruntun tanpa ada perbaikan, namun bukan karena kesalahan akurasi meteran.
Data Pertamina menyebutkan saat ini ada 5.300 SPBU. Dari jumlah tersebut Pertamina memiliki 122 SPBU. Sedangkan sisanya dimiliki oleh pengusaha dan kerjasama operasi Pertamina dengan pengusaha (KSO).
Kemarin, Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Mereka sepakat mengawasi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk mendistribusikan BBM. Kerjasama ini dilakukan untuk menghentikan praktek kecurangan penjualan bahan bakar minyak. (Baca juga: Harga Premium Dinilai Tidak Wajar).
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Widodo mengatakan pemerintah ingin menjaga tidak ada lagi kecurangan terkait kuantitas BBM yang diterima masyarakat beserta pendistribusiannya. “Pengawasan akan berjalan lebih efisien dan efektif melalui sinergi dengan BPH Migas,” kata Widodo.
