Ingin Tetap Mengebor, Lapindo Siapkan Tambahan Data Teknis
Secara terpisah, Direktur Pembinaan Hulu Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Djoko Siswanto berjanji akan mengevaluasi hasil kajian SKK Migas atas proposal Lapindo tersebut. "Belum ada dokumen apapun yang disampaikan ke Ditjen Migas sehingga apa yang mesti (kami) setujui?"
Sedangkan Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin menjelaskan, pihaknya akan mengkaji kedalaman sumur baru yang akan dibor Lapindo. Pasalnya, jika kedalamannya melebihi 7.500 meter maka membutuhkan kajian teknis sehingga proses pengebiran berjalan aman dan tidak lagi mengulangi bencana luapan lumpur Lapindo beberapa tahun silam.
(Baca: Pemerintah Larang Lapindo Mengebor Sumur Baru)
Seperti diketahui, rencana Lapindo melakukan pengeboran sumur baru di Blok Brantas sempat memicu kontroversi karena hingga saat ini belum menyelesaikan penanganan luapan lumpur panas dari pengeborannya beberapa tahun lalu. Manajemen Lapindo berdalih, langkah itu dilakukan agar perusahaan memiliki uang untuk membayar dana talangan pemerintah.
Belakangan, pemerintah melalui Kementerian ESDM melarang Lapindo mengebor sumur baru di Blok Brantas. Namun, SKK Migas menyebut larangan tersebut hanya bersifat sementara. Pasalnya, pemerintah tidak bisa menghentikan aktivitas Lapindo secara permanen karena masih terikat kontrak sampai 2020.
(Baca: Dilarang Mengebor, Lapindo Tetap Harus Bayar Dana Talangan)
Penghentian aktivitas pengeboran sumur baru itu juga lebih disebabkan aspek sosial. Sebab, masyarakat masih merasa trauma dengan tragedi lumpur panas Lapindo. Sedangkan secara teknis, SKK Migas menilai pengeboran sumur kali ini lebih aman dibandingkan 2006. Alasannya, kedalaman sumur yang akan dibor lebih dangkal yakni hanya 1.200 meter. Sementara zona lumpur ada di kedalaman 1.500 sampai 2.500 meter. Saat terjadi semburan lumpur panas di sumur Banjar Panji tahun 2006 lalu, kedalaman pengeborannya mencapai 3.000 meter.
