Sidang Perdana MKD, Sudirman Usul Rekaman Diputar secara Terbuka
Berbeda dengan sejawatnya, anggota MKD Ridwan Bae masih mempersoalkan status dan posisi hukum (legal standing) Sudirman sebagai pihak pengadu dalam kasus ini. Ia pun menyitir Pasal 5 aturan MKD tentang perkara pengaduan. “Sebagai pribadi atau menteri,” tukasnya. Ia pun meminta agar Sudirman memaparkan bagian organisasi dan struktur Kementerian ESDM, termasuk Surat Keputusan Menteri kalau Sudirman melaporkan kasus ini dalam posisinya sebagai Menteri ESDM.
Tak cuma itu, politikus dari Partai Golkar ini juga mempersoalkan jalannya sidang perdana MKD ini yang digelar secara terbuka dan bisa disaksikan masyarakat melalui siaran televisi. Sebab, lanjut dia, Pasal 132 dalam aturan MKD menyatakan sidang mahkamah dewan bersikfat tertutup.
Seperti diketahui, Sudirman telah melaporkan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Setya Novanto kepada MKD DPR, 16 November lalu. Dua hari berselang, dia juga menyerahkan bukti berupa rekaman percakapan berdurasi 11 menit 38 detik antara Setya dengan Reza dan Maroef.
Dalam percakapan itu, yang transkripnya sudah beredar di kalangan wartawan, Setya menjanjikan suatu cara penyelesaian kelanjutan kontrak Freeport kepada Maroef dengan mengatasnamakan Jokowi. Tak cuma itu, politikus Partai Golkar ini dan Reza beberapa kali menyebut nama Luhut, yang diduga adalah Menteri Koordinator Polhukam Luhut Binsar Panjaitan.
Belakangan, pimpinan dan sejumlah anggota MKD mempersoalkan bukti tersebut. Ketua MKD DPR Surahman Hidayat mengatakan dalam laporan yang disampaikan Sudirman kepada DPR, pembicaraan ketiga tokoh itu selama 120 menit. Namun, Sudirman hanya menyerahkan rekaman yang berdurasi 11 menit 38 detik.
