Kisruh Setya Novanto-Freeport, MKD Rawan Diintervensi
Akibat laporan ini, publik pun gempar. Mahkamah didorong untuk melakukan sidang secara terbuka. Namun, setelah tarik-ulur yang keras, rapat Mahkamah memutuskan sidang dilakukan secara terbuka dan tertutup. Bila ada yang dinilai rahasia maka rapat tertutup dari publik. Begitu pula sebaliknya. (Baca pula: Tiga Pertemuan Setya Novanto dengan Bos Freeport).
Di tengah sorotan tajam ini, terbetiklah isu suap tersebut. Tak hanya itu, komposisi anggota Mahkamah Kehormatan banyak berubah terutama dari Koalisi Merah Putih. Misalnya, kemarin Partai Golkar menggati Wakil Ketua MKD Hardisoesilo dengan Kahar Muzakir. Juga, dua anggotanya Dadang S. Muchtar dan Budi Supriyanti ditukar dengan Ridwan bae dan Adies Kadier.
Karena rawan dari berbagai tekanan, Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan semua pihak agar tidak mengintervensi Mahkamah Kehormatan. Dia menegaskan mendukung Mahkamah untuk menelisik dugaan pelanggaran etik oleh pemimpin lembaga legislatif tersebut. “Saya menghormati proses di MKD,” kata Jokowi usai acara Kompas 100 CEO Forum di JCC, Jakarta, kemarin. (Baca: Mahkamah DPR Bisa Panggil Jokowi dalam Sidang Soal Freeport).
Untuk itu, Hasanuddin bersama sejumlah tokoh membuat petisi seruan. Memakai bendera Gerakan Selamatkan NKRI, mereka mendesak Presiden dan Wakil Presiden untuk melaporkan ke penegak hukum pihak yang terlibat skandal tersebut. Di sisi lain, penegak hukum seperti kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kejaksaan melakukan pro yustisia, menyelidiki percobaan penyuapan kepada pejabat negara di eksekutif maupun legislatif dalam memuluskan perpanjangan kontrak Freeport.
Kepada Mahkamah diserukan untuk melakukan sidang secara terbuka. “Saya minta masyarakat, juga media, mengawal kasus ini untuk perbaikan bersama,” kata Hasanuddin.
