Kementerian ESDM Akan Pangkas Izin Migas dari 42 Jadi Empat Jenis
(Baca: Kementerian ESDM Klaim Izin Migas di BKPM Bisa Rampung 15 Hari)
Pendelegasian wewenang penerbitan perizinan di sektor migas ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tentang penyelenggaraan PTSP pada BKPM. Kemudian Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan migas dalam rangka pelaksanaan PTSP kepada Kepala BKPM.
Menurut Wiratmaja, dalam satu bulan setelah perizinan migas diaktifkan dalam PTSP pada Agustus lalu, telah ada 54 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan, bagi calon investor yang memenuhi syarat. Jumlah ini kemungkinan akan bertambah lagi setelah perizinan di Kementerian ESDM dilimpahkan seluruhnya bulan depan. (Baca: Izin Rumit Biaya Produksi Migas pun Mahal)
Perizinan melalui PTSP ini memang efektif menekan lamanya waktu dan berbelitnya proses perizinan migas. Namun, belum semua perizinan migas bisa diurus di PTSP. Masih ada banyak perizinan yang harus diurus investor pada instansi lain dan pemerintah daerah.
Sebelumnya, untuk bisa melakukan bisnis di sektor migas, investor harus mengurus 341 jenis perizinan dari 17 instansi. Jumlah lembar perizinan yang harus dimiliki perusahaan migas sebanyak 6.000 lembar. Perizinan yang harus diurus di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 40 izin dan Kementerian Perhubungan sebanyak 50 izin.
