Salah Pendataan Bansos di Masa Pandemi Berpotensi Picu Konflik

Cara alternatif itu seperti menggandeng karang taruna, panitia masjid, organisasi gereja, hingga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Selain itu, ia juga menyarankan pembagian bansos tidak dilakukan dengan langsung di jalan raya seperti dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Meski memiliki tujuan baik, hal tersebut dianggap menimbulkan keramaian dan politisasi.

Sebelumnya, pemerintah mengakui ada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi corona, namun belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal, syarat penerima bantuan sosial (bansos) yakni masuk dalam DTKS.

"Masih ada keluarga miskin dan rentan yang terdampak Covid-19 tidak tercakup dalam DTKS," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Ia menegaskan, keluarga miskin dan rentan yang belum terdata harus dimasukkan dalam DTKS. Oleh karena itu, Muhadjir meminta pemerintah daerah (pemda) mendata warga terdampak pandemi virus corona.

(Baca: Mensos Akui Penyaluran Bansos Tunai di Luar Jabodetabek Terkendala)