Bappenas Ingin Data Dukcapil Jadi Acuan untuk Atasi Masalah Bansos

Oleh karena itu, Suharso meminta pemerintah daerah aktif melakukan verifikasi dan validasi data sesuai standar yang berlaku. Dia juga berharap data yang diambil oleh setiap pihak dapat dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Termasuk pendataan yang dilakukan puskesmas, sekolah, aktivitas ekonomi lainnya, Semuanya dibuat secara terbuka," ujar dia.

Masalah pendataan ini membuat bansos kerap diterima oleh masyarakat yang tidak memerlukan. Makanya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengevaluasi DTKS sebagai acuan. Dia juga meminta adanya tim pendamping dalam memverifikasi dan validasi data agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

"Validasi data ini lalu diserahkan kepada para pendamping dengan didampingi RT/RW,” kata Muhadjir awal Mei lalu.

(Baca: Pemerintah Berikan Bansos bagi Warga Terdampak Corona hingga Desember)