Kementerian PUPR Ajukan Anggaran Rp 115,58 Triliun untuk 2021
Menurut dia, pagu anggaran indikatif yang diusulkan ke DPR lebih rendah dibandingkan dengan usulan sebelumnya melalui Surat Menteri PUPR kepada Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada 18 Maret 2020 sebesar Rp 140 triliun. Hal itu terjadi lantaran adanya singkronisasi proses perencanaan dan penganggaran nasional Kementerian dan Lembaga.
Secara perinci anggaran akan digunakan untuk ekretaris Jenderap Rp 665 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 101 miliar, Dirken Bina Marga Rp 38,8 triliun, Dirjen Cipta Karya Rp 22,3 triliun, Dirjen Sumber Daya Air Rp 44,4 triliun, Dirjen Perumahan Rp 7,4 triliun dan Dirjen Bina Kontruksi Rp 610 miliar. Selain itu, ada pula alokasi anggaran untuk Badan Infrastruktur Wilayah sebesar Rp 200 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp 563,7 miliar, serta Dirjen Pembiayaan Infrastuktur dan Perumahan Rp 263,7 miliar.
(Baca: Kementerian PUPR Siapkan Rp 239,7 Miliar untuk Tangani Lumpur Lapindo)
"Kami coba untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan arahan pada saat sidang-sidang kabinet oleh Kemen Keuangan dan Presiden Joko Widoso agar kita tetap mempertahankan atau memperketat belanja barang dan operasional termasuk perjalanan dinas," kata dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya memotong anggaran Kementerian PUPR mencapai Rp 44,58 triliun untuk penanganan pandemi virus corona pada tahun ini. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur anggaran 2020. Sehingga anggaran yang dimiliki dipangkas dari Rp 120,22 triliun dalam APBN 2020 menjadi Rp 95,68 triliun.
