Partisipasi Pemilih Rendah Bayangi Pilkada 2020 di Tengah Corona
Maka, Wakil Ketua MPR RI ini mengusulkan Pilkada 2020 ditunda lagi dan dilaksanakan setelah pandemi virus corona benar-benar hilang. Ia pun meminta kepada KPU, Bawaslu, DPR, dan pemerintah untuk mempertimbangkan hal ini sekaligus mematangkan lagi sistem pelaksanaannya.
KPU Optimis Partisipasi Tinggi, Mendagri Target 50%
Berbeda, Ketua KPU Arief Budiman tetap optimis tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2020 tinggi. Ia pun menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5% atau sama dengan Pemilu 2019. Hal ini lantaran pemilihan di tengah pandemi adalah sesuatu yang baru bagi masyarakat dan bisa memancing penasaran untuk datang ke TPS.
“Nah biasanya kultur kita kalau ada sesuatu yang baru akan coba-coba, gimana ya ini,” kata Arief melansir Antara.
Selain itu, kata Arief, terdapat preseden tren kenaikan partisipasi pemilih di negara lain yang menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi corona. Salah satunya adalah Korea Selatan. Namun, ia tak menyebutkan angka peningkatan tersebut.
“Nah kenapa itu? Karena penyelenggara pemilu, masyarakat, pemilih, peserta pemilu ini sesuatu yang baru. Justru menjadi tantangan bagi mereka,” kata Arief.
(Baca: Dampak Krisis, Bawaslu Prediksi Politik Uang Meningkat Saat Pilkada)
Namun optimism Arief tak diikuti Mendagri Tito Karnavian. Ia menargetkan angka partisipasi pemilih sebesar 50%. Meskipun menurutnya, “kalau bisa semakin tinggi, semakin baik. Data KPU per 9 Juni menyatakan pemilih di Pilkada 2020 sebanyak 106.774.112 orang, maka 50 persennya adalah sekitar 53 juta orang.
Guna mencapai target tersebut dan menyemarakkan Pilkada 2020, Tito meminta para influencer untuk memanasi kandidat. Sehingga para kandidat tersebut akan lebih bersemangat kampanye dan akhirnya tingkat partisipasi bisa tinggi.
“Kita bawa pilkada menjadi isu sentral dan dorong juga untuk stimulasi ekonomi supaya ada gerakan massif para kontestan,” kata Tito.
Pilkada 2020 sedianya dilaksanakan pada 23 September, tapi pada 30 Maret lalu diputuskan ditunda pada 9 Desember karena pandemi virus corona. Keputusan tersebut diambil oleh Komisi II DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Penyelenggaraan Pilkada 2020 pada 9 Desember pun telah ditetapkan Presiden Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2020 tertanggal 4 Mei.
