Perhutanan Sosial Solusi Keluar dari Krisis Pangan Selama Pandemi
“Dengan wanatani kelestarian hutan terjaga,” ujar Bambang.
Contoh lain dari pemanfaatan Perhutanan Sosial untuk ketahanan pangan telah diterapkan oleh Provinsi Lampung dan petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Sistem tumpang sari ini, sangat membantu sebagai sumber ketahanan pangan masyarakat, terutama saat pendemi. “Tidak ada laporan krisis pangan di wilayah masyarakat yang mengembangkan perhutanan sosial,” kata kata Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Wahyudi seperti dikutip dari Mongabay. Dengan tumpang sari, masyarakat bisa menanam sumber karbohidrat, minimal untuk keluarga sendiri.
Sementara di wilayah Lembang, mereka melakukan penanaman pohon utama hutan yang diperkaya dengan penanaman pohon buah-buahan yang bisa manahan air tapi menghasilkan secara ekonomi.
"Seperti yang sudah umum adalah tanaman kopi, alpukat, nangka, lalu di bawahnya bisa tanaman perdu seperti stevia, jahe dan lain-lain,” kata Administratur Perhutani KPH Bandung Utara Komarudin, mengutip Media Indonesia (30/7). Jadi tidak mengubah fungsi hutan, tapi tetap menghasilkan bagi masyarakat sekitar hutan, ujarnya.
Percepat Izin
Pemerintah, periode 2015-2019 telah mengalokasikan 4,3 juta hektar (dari 12,7 juta hektar) perhutanan sosial, melalui skema hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan adat (HA), dan kemitraan kehutanan (KK). Bambang menjelaskan, hutan sangat berkontribusi mendukung ketahanan pangan, dengan cara memproduksi sumber pangan.
Oleh sebab itu, realisasi izin pengelolaan hutan lestari agar sesuai capaian harus segera dipercepat. Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan Teguh Surya mengungkapkan bahwa kesadaran akan pengelolaan hutan lewat skema-skema perhutanan sosial sudah ada. Namun, yang dipertanyakan adalah mengapa capaiannya sulit dicapai, sementara, urgensi sudah sangat besar. “Jika memang diyakini bahwa perhutanan sosial berkontribusi terhadap banyak hal terhadap lini kehidupan kita, terutama untuk pangan, maka sudah menjadi kewajiban untuk mempercepat capaian.”
Tak hanya capaian, Teguh juga menyampaikan bahwa tidak hanya target tapi juga memastikan program-program pasca izin, seperti edukasi, subsidi, transfer knowledge hingga pendampingan.
Perhutanan sosial diyakini berkontribusi pada kepentingan nasional, seperti komitmen iklim dan menjawab ketahanan pangan, jadi kontribusi perhutanan sosial ini sangat kasat mata. “Maka yang diperlukan dukungan pemerintah untuk mempercepat pemenuhan pencapaian target itu,” kata Teguh.
